Upaya pencekalan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly dihormati oleh PDIP. Dua kader banteng itu pun diyakini PDIP akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
- Muzani Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Jangan Singgung Hal Sensitif
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Nurul Ghufron Didukung Siaga 98 Ikuti Seleksi Calon Hakim Agung
Baca Juga
"Ya itu kewenangan KPK, dan sebagai warga negara yang baik, pasti beliau berdua akan mengikuti proses hukum yang ada," kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, kepada wartawan, Kamis 26 Desember 2024.
Ronny mengaku saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum untuk dua kader PDIP itu. Langkah hukum ini akan dijelaskan pada waktunya nanti.
"Saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami. Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," tandasnya.
Selain Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, KPK juga mencekal Ketua DPP PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 1757/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang Warga Negara Indonesia.
"Yaitu YHL dan HK," kata Tessa kepada wartawan, Rabu, 25 Desember 2024.
Tessa menjelaskan, larangan bepergian ke luar negeri itu dilakukan lantaran keberadaan Hasto dan Yasonna dibutuhkan di wilayah Indonesia dalam rangka proses penyidikan dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) dan perintangan penyidikan.
"Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan," pungkas Tessa. 
- Muzani Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Jangan Singgung Hal Sensitif
- Sopir Kader PDIP Ungkap Perpindahan Uang Suap KPU Rp400 Juta
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
