Warga Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin menggugat PT Mentari Subur Abadi (Tergugat I) dan PT Mutu Agung Lestari (Tergugat II).
- Anggota DPRD Musi Rawas yang Terlibat Kasus Korupsi Izin Perkebunan Sawit Ditangkap di Palembang
- Komentari Kasus Formula E, Prof Romli Minta Anthony Budiawan Belajar Hukum Lagi
- Usai Dijemput Paksa, Mantan Gubernur Riau Ditahan KPK Terkait Suap Anggota Dewan
Baca Juga
Gugatan yang dilakukan warga tersebut terkait adanya tindakan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Mentari Subur Abadi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. PT Mentari Subur Abadi merupakan anak perusahaan Salim Invomas Pratama Tbk yang tergabung dalam Grup Indo Agri.
"Kita sudah masukkan gugatan ke PN Sekayu beberapa waktu lalu. Hari ini sidang pertama dengan pembacaan gugatan pihak penggugat. Ini gugatan kelompok atau class action, saya bertindak sendiri sekaligus mewakili 19 warga Desa Kepayang," ujar salah satu penggugat yakni Muksil, saat dibincangi di PN Sekayu, Selasa (31/5/2022).
Dikatakan Muksil, Tergugat I telah melakukan pembuangan limbah dari pabrik kelapa sawit yang dikelolanya melalui kanal dan perkebunan sawit ke Sungai Kepayang dan Sungai Lalan yang sehari-harinya digunakan untuk konsumsi, cuci dan keperluan lain.
Akibat perbuatan itu, sambung dia, berdampak buruk bagi masyarakat, mulai dari penyakit kulit, gatal-gatal, timbulnya bau busuk, meningkatnya populasi lalat dan berkurangnya populasi ikan di Sungai.
"Pada 2020 lalu kita sudah melakukan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Tergugat I tapi tidak digubris. Kita juga masih menunggu itikad baik perusahaan tapi tidak ada, jadi kita lakukan gugatan," jelas dia.
Lebih lanjut Muksil mengatakan, pencemaran lingkungan yang dilakukan Tergugat I pun telah diverifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muba dan hasilnya memang benar. Bahkan, DLH Muba telah memberikan teguran tertulis berkenaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Sedangkan untuk Tergugat II, kata Muksil, gugatan itu dilayangkan lantaran PT Mutu Agung Lestari yang merupakan Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memberikan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System) kepada Tergugat I.
"Seharusnya, tidak hanya sebatas pemberian Sertifikat ISPO saja, Tergugat II semestinya melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berkenan dengan pemberian Sertifikat ISPO tersebut," jelas dia.
Oleh karena itu, sambung Muksil di dalam gugatan itu pihaknya meminta Majelis Hakim PN Sekayu memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan merupakan pula perbuatan melawan hukum.
"Tergugat I membayar ganti kerugian secara materiil dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan Pasal 1365 KUHPerdata sebesar Rp12 miliar dan paling sedikit Rp4 miliar. Kita juga meminta Tergugat II untuk mencabut sertifikat ISPO yang telah diberikan kepada Tergugat I," beber dia.
"Serta meminta Tergugat I untuk menghentikan sementara waktu aktivitas perkebunan dan pengolahan kelapa sawit hingga dipenuhinya kewajiban dalam hal ini pemberian ganti kerugian materil. Kita juga meminta Tergugat I melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran yang dilakukan," sambung dia.
Sementara, Kuasa Hukum PT Mutu Agung Lestari (Tergugat II) yakni Ferlian E Saputra mengatakan, pengurusan sertifikat ISPO dilakukan PT Mentari Subur Abadi pada 2015, selanjutnya dilakukan penilaian dan audit.
"Memang pada 2017 ada beberapa ketentuan yang belum dilengkapi, namun pada 2019 semuanya telah dipenuhi sehingga dapat dikeluarkan sertifikat ISPO," kata dia didampingi kuasa hukum lainnya yakni Debi.
Terkait gugatan tersebut, pihaknya dengan tegas menolak dan menegaskan sertifikat ISPO yang dikeluarkan telah memenuhi standar dan telah melalui penilaian ketat serta audit.
"Kami selaku kuasa hukum menolak gugatan tersebut karena sertifikat ISPO yang dikeluarkan PT Mutu Agung Lestari kepada PT Mentari Subur Lestari telah sesuai SOP dan aturan yang dikeluarkan oleh KAN," tandas dia. 
- Heboh! di PN Sekayu Seorang Pengunjung Diamankan karena Diduga Bawa Bahan Peledak
- Gegara Sebatang Keladi, Kakek Buta di Muba Disidang Kasus Pengeroyokan Bersama Anak Perempuannya
- Kementan Yakin ISPO Penuhi Persyaratan EUDR
