Boni Hargens tengah menjadi buah bibir. Di samping banyak orang sependapat, tidak sedikit yang menertawakannya. Bahkan isu kudeta atau menggulingkan pemerintahan sah di tengah pandemik Covid-19 yang dikemukakannya, dinilai sebuah isu yang terbalik.
- Gantikan Wabup Terpilih, Isnaini Kasmir Dilantik PAW Anggota DPRD Empat Lawang
- Hari Pertama Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Belum Terima Konfirmasi Pasangan Calon
- PDIP Tolak Tegas Pelarangan Jurnalisme Investigasi
Baca Juga
Salah satu yang "menertawasakan' Boni adalah Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata.
Dian mengatakan, jika dikaitkan kudeta dengan Covid-19, maka yang terjadi adalah demokrasi yang dikudeta oleh pemerintah.
"Jika mengaitkan kudeta dan Covid-19 maka justeru yang terjadi adalah sebaliknya. Sistem demokrasi bisa saja dikudeta oleh pemerintah," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6/2020).
Dian pun mencontohkan kasus di Hongaria di mana Covid-19 disalahgunakan untuk menguatkan posisi pemerintahan dengan segala alat untuk mempertahankan kekuasaan.
"Kecurigaan tersebut bisa saja mengarah pada lahirnya UU 2/2020. Di mana UU tengah menjadi sorotan dan akan diuji materi ke MK oleh masyarakat," terang Dian.
Selain itu, Dian pun menanggapi isu kudeta yang digaungkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens.
"Tudingan Boni Hargens layak dikunyah secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ke mana peluru tudingan itu diarahkan," katanya.
"Banyak pihak khawatir tudingan tersebut sebagai alat bargaining position Boni terhadap pemerintahan. Fadli Zon pun menduga hal tersebut," pungkas Dian. [ida]
- Jokowi: Perang Ukraina Ciptakan Tragedi Kemanusiaan dan Perburuk Perekonomian Dunia
- Nany Afrida dan Bayu Wardhana Terpilih Sebagai Ketum dan Sekjen AJI 2024-2027
- Anggaran HUT RI di IKN Bagusnya Dioper untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
