Video viral yang memperlihatkan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, meluapkan emosinya saat inspeksi mendadak (sidak) ke proyek di Jalan Angkatan 45 menuai sorotan tajam.
- Kinerja Perumda Pasar Jaya Palembang Disorot, Sumbangsih untuk PAD Dinilai Belum Optimal
- Alasan Sakit, Fitrianti Agustinda Tak Hadiri Panggilan Penyidik untuk Pemeriksaan Tersangka
- Wakil Wali Kota Palembang Dukung Operasi Pasar, Harga Pangan Harus Terjangkau
Baca Juga
Dalam video yang diunggah di akun instagram pribadinya, @primasalam, Rabu (9/4/2025), Prima terlihat menegur keras pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pembangunan yang dinilai mengganggu kenyamanan warga.
"Kalau mau bangun, ya bangun. Tapi jangan asal bangun. Saya pastikan minggu depan saya ganti semua PU ini! Tidak boleh lagi ada pembangunan seperti ini," tegas Prima usai menghentakkan kakinya ke salah satu besi yang dibangun di atas saluran drainase tersebut.
Ia menilai, jika pembangunan seperti ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak jembatan liar bermunculan yang justru akan menghambat proses normalisasi drainase.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menyebabkan akses saluran air tertutup beton sehingga menyulitkan perawatan dan perbaikan drainase yang penting untuk menghindari banjir di kawasan itu.
"Saya tanya, ada tidak ini koordinasi dengan Pak RT atau Balai Sungai? Ini jelas melanggar aturan. Saya minta pembangunan ini dihentikan!" ujar Prima dengan nada tinggi.
Pengamat Politik Bagindo Togar menilai gaya komunikasi yang digunakan Prima Salam tidak mencerminkan kepemimpinan yang efektif. Justru yang dilakukan Prima Salam, menurutnya menunjukkan kelemahan dalam intelektual dan manajemen.
"Dia gagal paham bahwa pemerintah itu bukan penguasa. Seorang kepala daerah harus punya kemampuan manajerial, bukan sekadar unjuk kekuasaan. Apa yang dilakukan justru menunjukkan kelemahan dalam intelektual dan manajemen dia sendiri," kata Bagindo.
Gaya komunikasi Prima Salam yang dinilai kasar dan tidak terstruktur. Menurut Bagindo justru menunjukkan ketidakmampuan dalam membangun koordinasi antarinstansi.
"Bahasa verbalnya sangat buruk, tidak mencerminkan sosok pemimpin yang mampu mengelola birokrasi. Komunikasi seperti ini tidak membangun, malahan menciptakan ketegangan," jelasnya.
Dia menegaskan, ketegasan seorang pemimpin seharusnya tercermin dalam kemampuannya mengelola dan mengharmoniskan kerja antar dinas, bukan lewat kemarahan yang ditampilkan di ruang publik.
“Ini bukan bentuk ketegasan, melainkan sikap sok kuasa. Pemimpin tegas tidak perlu berteriak atau marah di depan umum. Dia cukup dengan membangun koordinasi yang solid dan memimpin dengan visi yang jelas,” tegas Bagindo.
Menanggapi kemarahan Wawako, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan inisiatif pribadi dari pemilik bangunan.
Ia menegaskan, izin pembangunan jembatan di atas saluran air menjadi kewenangan Balai Sungai, sedangkan untuk trotoar disesuaikan dengan klasifikasi jalan.
“Kalau ini jalan provinsi, maka izinnya ke Dinas PU Provinsi. Kalau jalan kota, baru ke Pemkot. Tapi jembatan pribadi harus izinnya ke Balai Sungai,” jelas Bastari.
Ia mendukung sikap tegas Wawako dalam menindak pembangunan tanpa izin, dan berharap hal tersebut menjadi peringatan bagi warga lain untuk menaati aturan.
“Kami imbau seluruh pemilik bangunan, terutama yang berada di bantaran sungai, untuk mengurus izin terlebih dahulu. Jangan sampai membangun dulu, baru izin belakangan,” ujarnya. 
- Wawako Prima Salam Perintahkan Dishub Tertibkan Mobil Barang Penyebab Macet di Palembang
- Kinerja Perumda Pasar Jaya Palembang Disorot, Sumbangsih untuk PAD Dinilai Belum Optimal
- Alasan Sakit, Fitrianti Agustinda Tak Hadiri Panggilan Penyidik untuk Pemeriksaan Tersangka
