Seluruh anggota dewan bakal mendapatkan tunjangan berupa uang tunai pengganti rumah dinas yang tidak lagi mereka gunakan.
- Bawaslu RI Petakan Kendala Kerja Sentra Gakkumdu di Pemilu 2024
- Pertama dalam 12 Tahun, PM Jepang Kunjungi Korea Selatan
- Ketua KPK Minta Kepala Daerah Maksimalkan RAPBD untuk Kesejahteraan Rakyat
Baca Juga
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menuturkan beban APBN di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto bakal berat, dan diminta tidak dibebankan lagi dengan adanya tunjangan rumah dinas.
"Ya akan jadi beban. Bebannya pertama, uang negara habis untuk sesuatu yang tidak perlu dilaporkan. Jadi, sangat mungkin uang tunjangan perumahan itu tidak digunakan untuk mengontrak rumah," kata Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 13 Oktober 2024.
Terlebih, kata Lucius, banyak anggota dewan yamg memiliki rumah maupun apartemen pribadi di Jakarta, sehingga tunjangan berupa uang pengganti rumah dinas dinilai kurang efektif.
"Karena kita tahu banyak anggota DPR yang sudah punya di Jakarta, banyak anggota DPR yang kaya sehingga tidak perlu lagi namanya rumah dinas maupun tunjangan perumahan," katanya.
"Bagaimana mereka yang mendapatkan tunjangan yang sama dan mereka yang akan menggunakan itu untuk mengontrak rumah, lalu seperti apa pertanggungjawabannya?" tanyanya.
Ia merasa, DPR tidak tepat memberikan uang tunjangan perumahan ke anggota dewan, dan uang tunjangan itu bisa diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di daerah.
"Masa DPR mempertontonkan ke publik bahwa uang negara itu bisa dilaporkan sesuka-suka hati mereka anggarannya untuk mengontrak rumah tapi malah misalnya belanja tas mewah," tutupnya. 
- Parpol Diberi Waktu 6 Hari Untuk Ganti Bacaleg
- Survei PWS: Suara Wong Cilik Dominan Pilih Prabowo Subianto jadi Capres 2024
- Hanya 20 Akun Medsos Resmi yang Boleh Kampanye, Bawaslu Antisipasi Akun Liar
