Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Lahat

Tim Tabur Kejaksaan RI dan Kejati Sumsel saat menangkap M Jaka Batara yang merupakan buronan kasus dugaan korupsi Dana Desa Banjar Negara, Kabupaten Lahat. (Ist/rmolsumsel.id)
Tim Tabur Kejaksaan RI dan Kejati Sumsel saat menangkap M Jaka Batara yang merupakan buronan kasus dugaan korupsi Dana Desa Banjar Negara, Kabupaten Lahat. (Ist/rmolsumsel.id)

M Jaka Batara, buronan kasus dugaan korupsi Dana Desa Banjar Negara, Kabupaten Lahat tahun 2017, tiba di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Kamis (4/11) sekitar pukul 18.00 WIB.


Sebelumnya Jaka berhasil ditangkap tim Tangkap Buron (Tabur) gabungan Kejaksaan RI dan Kejati Sumsel di di kawasan Cibinong, Kota Bogor, Rabu (3/11).

Tersangka yang merupakan mantan bendahara Desa Banjar Negara memilih bungkam saat dicecar berbagai pertanyaan wartawan.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman mengatakan, tersangka akan dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu dengan dibuatkan berita acara penyerahan tersangka kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat.

“Usai dilakukan pemeriksaan awal dan dibuatkan berita acara penyerahan kepada Kejari Lahat, tersangka akan segera dilakukan penahanan guna menjalani proses hukum selanjutnya. Karena yang bersangkutan melarikan diri pada proses penyidikan artinya telah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Menurut Khaidirman, tersangka M Jaka Batara ini ditangkap tanpa perlawanan saat sedang mengendarai kendaraan.

Adapun kerangka perkara yang menjerat M Jaka Batara, yakni diduga tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan Dana Desa Banjar Negara tahun anggaran 2017-2018.

“Dugaan kerugian negara yang diakibatkan akibat perbuatan tersangka yakni senilai Rp500 juta lebih,” terangnya.

Sementara, untuk satu tersangka lagi yang saat ini masih buron yaitu mantan Kades Banjar Negara bernama Suldan Helmi, yang juga ayah kandung tersangka Jaka Batara, masih terus dilakukan pengejaran hingga saat ini.

“Tim Tabur tetap akan melakukan pelacakan dan pengejaran kepadanya guna mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya,” tegas Khaidirman.