Lemahnya kinerja pembinaan dan pengawasan tambang di Sumsel menurut aktivis lingkungan Kawali Sumsel disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satu yang utama adalah sengkarut kewenangan yang dimulai di tingkat pusat
- Pj Gubernur Sumsel Langsung Bentuk Tim Gabungan, Segera Turun Usut Pelanggaran Lingkungan Servo Lintas Raya
- Sudah Timbulkan Debu, CSR Juga Tak Jelas, Warga PALI Akhirnya Geruduk Kantor PT Servo Lintas Raya
- Ancam Keselamatan dan Ganggu Aktivitas Warga, Bupati PALI Diminta Selesaikan Polemik Jalan Servo
Baca Juga
Dalam aksi yang digelar Kawali Sumsel di kantor Gubernur pada Senin (1/8) terungkap,secara tatanan organisasi fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat pusat, Dirjen Minerba Ridwan Jamaluddin saat ini ditunjuk sebagai PJ Gubernur Babel.
Dibawahnya, terdapat Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba selaku Kepala Inspektur Tambang (KaIT) se-Indonesia Sunindyo Suryo Herdadi, yang menurut Kawali berdasarkan informasi yang berkembang, tidak pernah memiliki pengalaman sebagai inspektur Tambang.
Hal inilah yang kemudian berimbas pada tugas dan fungsi pengawasan aktivitas pertambangan baik di tingkap pusat, sampai daerah di Sumsel termasuk provinsi lain di Indonesia. "Hal inilah yang membuat kita terus menyuarakan perbaikan tata kelola pertambangan di Sumsel," jelas Ketua Kawali Sumsel, Chandra Anugerah.
Menurutnya, lemahnya organisasi dan birokrasi saat ini membuat pembinaan dan pengawasan justru kontra produktif dengan good mining practise. Sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan sejumlah kejadian fatality di tambang Sumsel.
Oleh sebab itu, diapun meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kordinator Inspektur Tambang penempatan Sumsel, sekaligus mengembalikan kewenangan pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan untuk dilakukan oleh Pemprov Sumsel.
"Bicara tugas dan fungsi, (dengan kondisi saat ini) harus segera dievaluasi. Kalau tidak sanggup lebih baik mundur (sebagai Inspektur Tambang). Jangan jadikan warga Sumsel korban," tegas Chandra. Untuk mempertegas tuntutannya ini, Chandra menyebut pihaknya akan menggelar aksi di Gedung Kementerian ESDM dalam waktu dekat. 
- Universitas Muhammadiyah Palembang Siap Kelola Tambang di Sumsel, Ajukan Izin Batu Bara dan Pasir Korsa
- Pengelolaan Tambang oleh Kampus Harus Diberi Batasan, DPRD Sumsel: Jangan Sampai Ganggu Proses Perkuliahan
- Sugico Grup Diduga Lakukan Ijon IUP yang Merugikan Negara, Kementerian ESDM dan Kejagung Didesak Segera Bertindak!
