Kelangkaan solar yang terjadi di Sumsel mendapat perhatian dari DPRD. Komisi IV DPRD Sumsel tengah menjadwalkan memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan tersebut.
- Mentan Sebut Kenaikan Harga Beras Wajar, Komisi IV Respons Begini
- Acara Wisuda Sekolah Hanya Nambah Beban Orangtua Murid, DPRD Kota Bogor Minta Disdik Keluarkan Larangan
- Usai Dipanggil DPRD Lahat, PTBA-PAMA Ditunggu Komisi IV DPRD Sumsel: Soal Fatality dan Transparansi Produksi
Baca Juga
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri mengatakan kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat sebelumnya ada kelangkaan minyak goreng dan sekarang kelangkaan minyak solar.
"Jadi, sama saja langka solar, dan yang pasti sudah jadi perhatian kami dan untuk tindaklanjutnya, karena sekarang ada anggapan sama dulu ibu- ibu antri minyak goreng, sekarang bapak- bapak yang antre minyak solar," kata David, Jumat (1/4).
Politisi Golkar ini merasakan sendiri antrean panjang di SPBU saat melakukan reses di daerah. Dimana saat melintas wilayah Betung, Banyuasin, terjadi kemacetan yang sangat panjang akibat antrean kendaraan yang hendak masuk ke SPBU mengular hingga ke badan jalan.
"Di setiap SPBU mengular antreannya, dan prinsipnya mungkin dalam waktu dekat ini akan kami bawa dalam laporan komisi untuk jadi bahasan kami di Pertamina. Seperti apa tindak lanjut mengatasi kelangkaan ini," katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho menerangkan, jika adanya kebijakan dari pusat yang menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar saat ini, dimana kuota yang ada dikurangi 5 persen dibanding kuota pada 2021 lalu.
"Nah, masalahnya konsumsi sekarang ada kenaikan 10 persen, artinya ada minus stok sekitar 15 persen saat ini," ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini pun berharap, pemerintah pusat untuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek kelangkaan tersebut. Sehingga dapat diketahui akar permasalahnya.
"Kita mengharapkan Pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk suplai BBM secara detail mengecek, industri dilarang menggunakan BBM subsidi," bebernya.
Mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel ini menolak wacana migrasi penggunaan BBM non subsidi Pertalite ke Pertamax.
"Migrasi BBM itu jelas memberatkan karena harganya diatas premium dan sudah beberapa tahun diganti pertalite, yang diasunsikan menghilangkan premium subaidi. Kalau pertalite dihilangkan dan diganti pertamax ini jelas memberatkan dan jangan sampai dinaikkan, karena rakyat kecil yang paling terdampak," tandasnya. 
- Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Merugi Lagi di 2024, DPRD Sumsel Minta Pemprov Beri Perhatian Khusus
- DPRD Sumsel Pertanyakan Dana Cadangan dan Kekosongan Direksi Bank SumselBabel
- DPRD Sumsel Bakal Panggil PT Pusri Terkait Kecelakaan Kerja yang Tewaskan Pekerja
