Terima Sejumlah Laporan Permasalahan Porprov XIII, DPRD Sumsel Minta Penjelasan Dispora dan KONI

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli. (Ist/rmolsumsel.id)
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli. (Ist/rmolsumsel.id)

Meski telah ditutup pada 28 November 2021, namun Porprov Sumsel XIII OKU Raya 2021 masih menyisakan sejumlah persoalan. DPRD Sumatera Selatan menerima berbagai laporan terkait permasalahan selama perhelatan pesta olahraga Sumsel itu.  


“Anggaran yang dialokasikan di APBD untuk Porprov tahun 2021 ini sekitar Rp7,9 miliar. Nah Komisi V sebagai mitra dari Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini mengevaluasi atas event Porprov  yang baru saja berlalu. Karena banyak laporan masuk ke kami minta Porprov ini dievaluasi sehingga tidak terulang hal-hal semacam ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, Jumat (3/12).

Beberapa laporan yang diterima Komisi V, lanjut Syaiful, seperti fenomena impor atlet yang masih terjadi dalam ajang Porprov tahun ini. Persoalan yang kerap terjadi ini dinilai Syaiful sangat menyedihkan.

“Kita punya talenta-talenta atlet, anak-anak muda Sumsel yang berbakat. Jadi jangan sampai menghilangkan talenta-talenta Sumatera Selatan dengan impor atlet dari daerah lain,” tegasnya.

Syaiful menyampaikan, dalam event yang lebih tinggi di tingkat nasional, fenomena impor atlet ini akan merugikan. Karena jika kabupaten/kota memakai jasa mereka bisa saja mereka akan kembali memperkuat daerah asalnya.

“Artinya mulailah dari bibit-bibit  yang ada dari putra putri Sumatera Selatan sendiri untuk kemudian dibina, dilatih untuk prestasi ke depan,” ucap politisi PKS itu.

Bahkan Syaiful mengusulkan pada pelaksanaan Porprov mendatang agar menerapkan aturan yang tegas. Jika suatu kabupaten/kota terbukti menggunakan atlet impor maka langsung terkena diskualifikasi.

“Itu namanya tegas, sehingga tidak mengecewakan atlet-atlet daerah kita,” serunya.

Dengan penerapan aturan tegas seperti itu, Syaiful berharap, ke depan pembinaan atlet di Sumsel  lebih kepada pembinaan atlet dengan anggaran pembinaan yang lebih besar sehingga para atlet dan pelatih Sumsel memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Karena selama ini mereka sudah bekerja keras untuk membangun Sumsel dengan prestasi namun belum diimbangi dengan dana pembinaan yang memadai.

“Keseriusan atlet dan pelatih ditambah dengan kepedulian anggaran dari Pemerintah daerah akan melahirkan talenta-talenta Sumsel yang bisa bersaing di tingkat nasional,” katanya.

Laporan selanjutnya yakni mengenai teknis pelaksanaan kompetisi. Komisi V menerima laporan bahwa ada cabang olahraga menerapkan sistem undangan untuk mengikutinya.

“Ini kan lucu. Masak mau berkompetisi harus ada undangan agar bisa berlomba. Ini jelas tidak fair,” tutur Syaiful.

Kemudian Syaiful juga menyoroti permasalahan fasilitas akomodasi atlet dan ofisial. Dari laporan yang masuk ada perbedaan fasilitas akomodasi, di mana home stay yang diberikan panitia Porprov berbeda kepada setiap kontingen.

“Ada yang tinggal di hotel, ada yang tinggal di bedeng. Ini tentu akan menjadi catatan kami dalam evaluasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI Sumsel, sehingga ke depan kita berharap atlet yang dihasilkan dari Porprov ini betul-betul menjadi ajang seleksi bagi putra putri daerah Sumsel yang berbakat dan bertalenta untuk berkompetisi secara sehat dan berintegritas. Saya kira ini yang harus menjadi pekerjaan rumah ke depan. Jadi kita bukan mengejar gengsi daerah tapi kita mengejar prestasi,” ujarnya.

Untuk itu dalam waktu dekat Komisi V DPRD Sumsel akan mengevaluasi Porprov Sumsel yang baru saja selesai dilaksanakan termasuk meminta penjelasan dari Dispora dan KONI Sumsel.