Plt Bupati Muba Beni Hernedi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan APBN Tahun 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022.
- Tak Mampu Tahan Emosi, Istri Sah di Tulung Selapan Potong Rambut Pelakor, Aksinya Viral di Medsos
- Pemkab OKU Selatan Usulkan Pembangunan Exit Tol
- Jadi Prioritas, Lampu Dekat TPS Pemilu yang Mati di Lubuklinggau Segera Dilaporkan
Baca Juga
DIPA tersebut diserahkan langsung Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, di Griya Agung Palembang, Selasa (7/12).
"Kita sudah Terima, pastinya Pemkab Muba tetap fokus pada infrastruktur serta berbagai program untuk pemilihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," ujar Beni usai menerima DIPA.
Fokus infrastruktur, kata dia, sangat penting dilakukan agar pembangunan yang dilakukan Pemkab Muba sampai ke wilayah pelosok Bumi Serasan Sekate. Dengan begitu, pergerakan ekonomi masyarakat dapatkan dilakukan dengan baik.
"Pemulihan perekonomian di Muba pasca pandemi atau menuju new normal akan dimaksimalkan agar perekonomian di Muba dapat kembali berangsur normal," kata dia.
Sementara, Gubernur Sumsel Herman Deru, menyampaikan ditengah ketidakpastian yang tinggi, APBN 2022 memainkan peran sentral dalam proses konsolidasi dan reformasi struktural yang bertujuan untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sehingga APBN 2022 disiapkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel.
Gubernur menyampaikan 6 (enam) kebijakan utama yang menjadi fokus APBN 2022, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan; menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan; peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Lalu, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah; dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
"Tahun 2022 merupakan periode terakhir diperbolehkannya defisit APBN melebihi 3 persen dari PDB. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah se-Provinsi Sumsel untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya memulihkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Sumsel," tandas dia. 
- Sumsel Terima Dana Transfer Pusat Rp33,62 Triliun
- Atasi Dilema BBM Subsidi, Ini Empat Solusi Ditawarkan Rektor ITB AD
- Jangan Bikin Malu Presiden, Katanya APBN Surplus Kok Mau Naikkan BBM?
