Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, MF Ridho menegaskan bahwa pihaknya menolak keras upaya pengembalian sistem Pemilu dari proporsional terbuka manjadi proporsional tertutup.
- HBA-Henny Layangkan Somasi ke KPU dan Bawaslu Empat Lawang Terkait Dugaan Pelanggaran
- PPP Sumsel Incar Satu Fraksi di Pemilu Mendatang
- Polres Muara Enim Tingkatkan Pengawasan Pasca Pemilu, Jaga Keamanan dan Kondusivitas
Baca Juga
"Kami Partai Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikkan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya,” kata Ridho, Selasa (3/1).
Menurut Ridho, sistem yang sudah berjalan selama ini (sistem proporsional terbuka) ditujukan untuk modernisasi partai. “Masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini,” kata dia.
Anggota Komisi III DPRD Sumsel ini mengajak semua pihak menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga amanah reformasi. “Keputusan penggunaan sistem pemilu adalah keputusan politik, hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate,” ucap dia.
“Jangan sampai perdebatan ini mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan kita menuju Pemilu 2024. Jangan sampai wacana sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan Pemilu, hingga langkah awal menuju sentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem Pilpres tidak langsung. Mari jaga amanah Reformasi, agar Indonesia tidak mundur lagi ke model otokrasi,” tandas dia. 
- Meskipun Kalah di Pilwako, Yudha Pratomo Mahyuddin Tetap Fokus Jalankan Program Sosial
- AHY Tunjuk Herman Khaeron Sekjen Demokrat, Irwan Feco Bendum
- HBA-Henny Layangkan Somasi ke KPU dan Bawaslu Empat Lawang Terkait Dugaan Pelanggaran
