Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel mencatat selama pelaksanaan bulan Ramadan target okupansi perhotelan kompak mengalami penurunan hingga 45 sampai 60 persen.
- PHRI Sumsel: Nasib Usaha Hotel Tergantung Kebijakan PPKM
- Okupansi Mulai Naik, PHRI Sumsel Prediksi Hunian Hotel Kembali Normal di 2023
- Dilarang Jual dan Tangkap Ikan Belida, Ini Tanggapan Pengusaha Kuliner
Baca Juga
Sekretaris Umum PHRI Sumsel, John Johan Tisera mengatakan hal ini terjadi karena dorongan tren tahunan selama pelaksanaan Ramadan. "Selain karena momen, target ini juga terjadi akibat pandemi yang belum usai. Karena setiap Ramadan pihak perhotelan menurunkan target okupansi. Namun, sejak pandemi penurunannya cukup drastis," katanya saat dihubungi Kantor Berita RMOLSumsel, Senin (4/4).
Diakuinya, tahun ini memang beberapa peraturan terkait perhotelan ada yang telah diluangkan, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta mendongkrak laju pertumbuhan okupansi secara signifikan, sebab ada banyak treatmen atau pemulihan yang harus dilakukan dengan kerja keras.
"Ada peningkatan sejak beberapa kebijakan di tempat umum dilenggangkan, tapi ini tidak begitu signifikan. Karena memang dari bisnis semua pendapatan turun, belum lagi pegawai. Jadi tidak serta merta dengan menghilangkan aturan terkait covid pendapatan langsung melonjak," sambungnya yang menyebutkan bahwa target ini mengalami penurunan dari 80 hingga 90 persen.
"Kalau mau dipaksakan okupansi bisa naik tapi harga kamar menjadi turun. Kemampuan masyarakat membeli juga sudah menurun sekarang," bebernya.
Sehingga dengan kondisi seperti ini, Johan mengatakan PHRI dan pengelola perhotelan masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan okupansi melalui beberapa promosi.
"Cara meningkatkan okupansi salah satunya dengan berbenah dan bermain di online travel bersaing dengan harga yang bagus, kompetitif dan tentunya masalah pelayanan harus ditingkatkan, kualitas sarapan untuk tamu juga perlu diperhatikan," lanjutnya.
Tidak hanya itu, PHRI saat ini disampaikan Johan sedang memikirkan konsep penyelenggaraan even nasional selain dari pelaksanaan Fornas pada bulan Juli mendatang. Kegiatan ini baginya menjadi salah satu ajang promosi perhotelan yang perlu ditekankan.
"Tidak hanya berbicara soal okupansi, tapi yang harus dipikirkan bersama juga bagaimana membangun branding lebih luas lagi melalui PHRI ini. Rencana tentu melakukan even-even nasional, tapi sementara ini belum ada formula kesana, meskipun secara visi misi sudah tertera," ungkapnya.
Tetap menyelenggarakan audiensi dengan pemerintah daerah disambungnya menjadi salah satu solusi. Mengingat pemerintah juga memiliki peran sebagai mitra dalam menarik minat wisatawan.
"Artinya PR ini bukan dibawa ke Pemerintah daerah secara mentah. Tapi kita ini mitra yang saling mengingatkan, membantu dan saling support," pungkasnya. 
- PHRI Sumsel: Nasib Usaha Hotel Tergantung Kebijakan PPKM
- Okupansi Mulai Naik, PHRI Sumsel Prediksi Hunian Hotel Kembali Normal di 2023
- Dilarang Jual dan Tangkap Ikan Belida, Ini Tanggapan Pengusaha Kuliner
