Keputusan Presiden Joko Widodo menolak lockdown karena tak mau rakyat makin menjerit adalah bukti sang kepala negara belum mampu memahami apa yang dirasakan rakyatnya.
- Pertama Kali dalam Sejarah Partai Pecat Bekas Presiden
- GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono
- Presiden Jokowi Beri Arahan di IKN, Bupati OKU Timur Siap Jalankan Instruksi
Baca Juga
"Jokowi sepertinya belum memahami realitas yang terjadi bahwa masyarakat menjerit karena PPKM Darurat tidak memberikan solusi konkret selama pandemi," kata pengamat sosial-politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7).
Kekhawatiran presiden tersebut pun tidak masuk akal. Sebab jeritan rakyat karena sulit memenuhi kebutuhan tak akan terjadi jika pemerintah menerapkan lockdown. Tentunya dengan catatan tidak mengabaikan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai landasan hukum.
"Sudah jelas ketika UU Karantina Kesehatan dijalankan secara optimal serta pemerintah hadir untuk bertanggungjawab atas keseluruhan hajat masyarakatnya, setidaknya laju pandemi akan melambat,” katanya.
Sehingga, ia meminta Jokowi agar benar-benar memahami suasana kebatinan dan harapan publik.
"Jokowi ini presiden yang harusnya optimis dan tampil sebagai problem solver di tengah-tengah suasana kebatinan masyarakat yang kurang stabil akibat dampak negatif kebijakan tidak produktif,” tuturnya.
"Mati Ketawa Cara Mega", Mobil Esemka Saya Yang Umpetin
Jika terus-menerus memberlakukan PPKM Darurat, ia khawatir akan menimbulkan potensi meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Belum lagi kebijakan PPKM semi-lockdown cenderung setengah jadi dan dianggap tidak efektif.
"Kebijakan PPKM ini setengah jadi, output-nya pun tidak maksimal. Artinya jika pemerintah menginginkan hasil yang efektif, kebijakannya harus matang," pungkas Herry Mendrofa. 
- Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah
- UGM Klaim Ijazah dan Skripsi Jokowi Asli
- Prabowo Ungkap Kemenangannya di Pilpres 2024 Berkat Dukungan Jokowi
