Proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatera Selatan berjalan dengan lancar dan aman.
- Fenomena Mutasi ASN Sumsel: Nasib Pegawai yang Berseberangan dengan Kepala Daerah Baru
- MK Mulai Sidang Gugatan Pilkada Sumsel 2024, Pagar Alam dan Palembang Jadi Fokus Awal
- PKS Klaim Kemenangan di 10 Pilkada Serentak Sumsel
Baca Juga
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, S.I.K, M.H melalui Kabid Humas Kombes Pol Sunarto, mengungkapkan bahwa situasi keamanan di wilayah hukum Polda Sumsel hingga saat ini tetap kondusif.
Pihaknya mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan suasana aman selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Keberhasilan ini berkat kerjasama antara aparat dan masyarakat, yang turut serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif," ujar Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, Kamis (28/11).
Lebih lanjut dia mengatakan, meski proses pemungutan suara sudah selesai, namun pihaknya mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan berikutnya, termasuk hingga pelantikan pasangan calon terpilih.
Polda Sumsel, lanjutnya, terus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas, khususnya di media sosial.
"Masalah keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Pilihan boleh berbeda, tetapi setelah semua menggunakan hak pilih, percayakan kepada penyelenggara untuk memproses dan menghitung suara hingga hasil akhir ditetapkan," tambahnya
Dia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap hoaks atau berita bohong yang berpotensi memecah belah persatuan. "Hati-hati terhadap hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sunarto juga menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. "Polri berkomitmen menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pilkada. Kami tidak akan berpihak dan tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis," tegasnya.
Sunarto mengingatkan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 136/2024, anggota Polri , ASN hingga Kades yang terbukti tidak netral dalam Pilkada dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik Polri, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Norma ini sudah berlaku efektif dan akan dijalankan untuk memastikan pemilu dan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat," tambahnya.
Polda Sumsel juga berkoordinasi dengan TNI dan elemen terkait untuk terus menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.
"Mari kita jadikan Pilkada ini sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Sumsel. Siapa pun yang terpilih nanti, kita dukung bersama untuk membawa Sumatera Selatan menuju masa depan yang lebih baik," pugkasnya. 
- Dramatis! Polairud Polda Sumsel Gerak Cepat Evakuasi Warga Serangan Stroke dengan Ambulans Apung
- Polisi Gelar Olah TKP Kasus Penganiayaan Wanita di Palembang, Korban Sebut Sudah Sering Dapat Ancaman Pelaku
- Usai Dilaporkan ke Polisi, Oknum Pejabat di Lahat Juga Dihajar Laporan ke Bupati Karena Dugaan Selingkuh dan KDRT
