Pemprov Sumsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumsel 2005-2025 di Hotel Aryaduta, Senin (7/11).
Nantinya, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumsel periode 2025-2045.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, SA Supriyono mengatakan, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun kedepan yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Periodisasi RPJPD Sumsel tahun 2005-2025 akan berakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, Pemprov Sumsel harus menyusun RPJPD untuk periode selanjutnya yaitu 2025-2045.
Dalam hal penyusunan RPJPD 2025-2045, ada lima hal yang menjadi prioritas pemerintah. Yakni kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
"Cuma lima ini yang akan kita bangun. Kalau itu kita bangun, makmurlah kita. Ada jalan tol, itu hanya prasarana, tapi lima kantong ini tak ada maka masyarakat bisa mengganggu stabilitas," kata Supriyono saat menyampaikan sambutannya.
Dia mengatakan, penyusunan RPJPD Sumsel kedepannya juga harus memperhatikan dampak perubahan iklim serta isu global yang tengah terjadi saat ini maupun prediksi kedepannya. RPJPD juga harus memperhatikan kondisi tata ruang atau landscape.
"Mana daerah yang khusus dibangun industri, mana yang untuk menjadi lumbung pangan ataupun energi. Ini harus disesuaikan. Agar lima prioritas tadi bisa terpenuhi," ucapnya.
Ia mencontohkan, ledakan jumlah penduduk diprediksi terjadi pada 2035 mendatang. Pemenuhan kebutuhan bagi warga kedepannya harus dipersiapkan dari sekarang.
"Kita harus persiapkan pangannya, kebutuhan pakaiannya dan kebutuhan dasar lainnya. Begitupun tempat tinggal. Jadi jangan terlalu bangga dengan bonus demografi sebab bisa saja itu menjadi malapetaka," ungkapnya.
Untuk itu, dia juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera menyerahkan data Lahan Baku Sawah yang ada di daerahnya.
"Agar kita bisa memperhitungkan produksi pangan kita saat ini. Kalau tidak cukup maka bisa ditingkatkan atau seperti apa. Inilah yang harus kita pikirkan dan dimasukkan dalam RPJPD kita kedepannya," terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengatakan, FGD akan mengupas berbagai kondisi ataupun isu global yang sedang terjadi. Mulai dari kemiskinan, pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan lainnya.
"Kita akan evaluasi capaian RPJPD 2005-2025 yang akan jadi pertimbangan dalam RPJPD 2025-2045," ucapnya.
RPJPD 2025-2045 akan menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2024. "Bahan ini akan jadi masukan bagi kepala daerah. Sehingga, ketika menjabat strateginya tahu yang akan dicapai," ucapnya.
Peneliti ICRAF, Andree Ekadinata mengatakan, pihaknya memberikan masukan kepada PEmprov Sumsel untuk mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung bentang alam dalam penyusunan RPJPD 2025-2045. Sebab, jika ini tidak diantisipasi akan menurunkan fungsi lingkungan serta terjadinya bencana alam hingga merugikan masyarakat umum.
"Perubahan iklim yang terjadi saat ini harus segera dimitigasi. Karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, saat ini telah terjadi perubahan pola iklim yang ditandai dengan perubahan musim.
“Pola tanam menjadi berubah karena pergantian musim terjadi tidak menentu. Belum lagi peningkatan suhu bumi. Sehingga mau tidak mau ini harus dimasukkan sebagai dasar pemerintah membuat arah kebijakan pembangunan," tandasnya. 
- Presiden Prabowo Tanam Padi Serentak di Sumsel, Dorong Swasembada hingga Jadi Lumbung Pangan Dunia
- Terungkap di Persidangan, Saksi Ungkap Deliar Marzoeki dan Alex Peras Perusahaan Lewat Surat Kelayakan K3
- Ribuan Jemaah Padati Tabligh Akbar Bersama Ustaz Adi Hidayat di Masjid SMB I Palembang
