Penegakan hukum Indonesia selama dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mengalami kemunduran.
- Survei Indikator Vs SMRC Berbeda di Jateng, Persepsi Diminta Tegas
- Elektabilitas 52,2 Persen, SMRC: Kans RK Menang Pilgub Jabar Besar
- Survei SMRC: Pasangan Ganjar-Mahfud Ungguli Anies-Cak Imin dan Prabowo-Erick di Jatim
Baca Juga
Sebagaimana temuan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam survei nasional bertajuk “Evaluasi Publik Nasional 2 Tahun Kinerja Presiden Jokowi”, persepsi tentang penegakan hukum dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengurai bahwa jumlah publik yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik. Dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.
"Jadi, persepsi atas penegakan hukum cenderung memburuk dalam 2 tahun terakhir," kata Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil surveinya, pada Selasa siang (19/10).
Survei SMRC digelar pada medio 15 hingga 21 September 2021 dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.220 responden dan Margin of error (MoE) survei sebesar 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 
- Banyak Laporan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi Sudah Masuk KPK
- Setop Anggaran IKN, Prabowo Tunjukkan Taji ke Jokowi
- Jokowi Tak Bisa Kendalikan Pilpres 2029 Usai MK Hapus Presidential Threshold
