Anggran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang terhadap pemberian subsidi yang selama ini mengguanakan APBN.
- Pemerintah Diminta Tata Ulang Dana Subsidi BBM, Listrik dan LPG
- Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Subsidi Upah ke 16 Juta Pekerja
- Pemerintah Lebih Baik Beri Subsidi BBM daripada Pelihara Buzzer
Baca Juga
Demikian diungkapkan Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu.
"Subsidi ini untuk perusahaan, atau untuk rakyat?" kata Adian kepada wartawan, Rabu (31/8).
Adian menyoroti penggunaan BBM subsidi, misalnya jenis Solar yang banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Dari hitungannya, ada kerugian yang dialami negara.
Kerugian tersebut dihitung dari nilai subsidi Solar untuk sektor perkebunan yang mencapai lebih dari Rp 55 triliun.
"Lalu pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita ada Rp 20 triliun. Ada selisih Rp 35 triliun. Ini kita jadi rugi," sambungnya.
Berdasarkan pengamatan Adian, BBM subsidi kerap berpolemik setiap dua tahun sekali. Ini terjadi karena tidak ada formulasi yang tepat dalam menetapkan harga BBM.
"Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita kaji ulang semuanya," tutup Adian yang juga seorang aktivis 98 ini. 
- DPRD Palembang Soroti Lonjakan Sampah Pasca Lebaran dan Kabel Semrawut, Desak Pemkot Lakukan Pembenahan
- Jokowi Biang Kerok APBN Tekor Rp31,2 Triliun!
- Efisiensi Anggaran Ancam Industri Hotel dan Restoran di Sumsel
