Malaysia menegaskan pihaknya akan terus melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingan di wilayah maritim Laut China Selatan, di tengah gejolak perselisihan terkait proyek energi nasional Petronas.
- Laporan WHO, Varian Omicron Sidah Ditemukan di 63 Negara
- China dan Rusia Kompak Blokir Pernyataan Dewan Keamanan PBB Soal Myanmar
- Trump Effect Bikin Kapitalisasi Pasar Kripto Tembus Rekor Tertinggi Rp47 Ribu Triliun!
Baca Juga
Penegasan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Sabtu (8/4), untuk meluruskan istilah "negosiasi" yang digunakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Kemlu mengatakan penyelesaian hal-hal terkait dengan Laut China Selatan perlu dilakukan secara damai dan konstruktif sesuai hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
"Dengan menggunakan istilah 'negosiasi' di Parlemen pada 4 April, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan Laut China Selatan harus didiskusikan atau diselesaikan dengan cara damai," jelas Kemlu, seperti dikutip The Star.
Adapun di kawasan, penyelesaian sengketa ditentukan dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea yang ditandatangani dengan China pada 2002.
Pernyataan Anwar yang siap berunding dengan China telah mendapat kritik dari Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Lantaran hal itu merusak kedaulatan negara.
Kemudian pada Sabtu, Anwar mengatakan proyek Carigali PETRONAS di Laut China Selatan akan dilanjutkan karena kawasan itu milik negara.
“Tapi sekarang, China mengatakan tidak, ini adalah wilayah yang tumpang tindih. Saya bilang oke kalau begitu. Let’s talk,” jelas Anwar. 
- Begini Rencana Calon Panglima TNI Terkait Konflik Laut China Selatan
- China Keluarkan Peringatan Latihan Militer di Laut China Selatan
- Sengketa Laut China Selatan, Vietnam Minta Netflix Hapus Serial Drama China
