Silpa Pemkot Palembang Capai Rp192 Miliar

Ilustrasi Silpa (ist/rmolsumsel.id)
Ilustrasi Silpa (ist/rmolsumsel.id)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemkot Palembang tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Tercatat silpa Pemkot Palembang mencapai Rp192 miliar. Sementara Silpa tahun 2020 lalu sebesar Rp55 miliar. 


Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna ke 10 masa persidangan II tahun 2022, terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021 di DPRD Palembang, Selasa (5/7).

Kondisi ini disayangkan oleh beberapa fraksi, diantaranya fraksi PDI Perjuangan dan PAN. 

Melalui juru bicara PDI Perjuangan, Alex Andolis mengatakan pihaknya mengapresiasi Wali Kota Palembang dalam mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya. Tentunya ini menjadi motivasi dalam meningkatkan kerjasama di masa mendatang. 

Tapi sangat disayangkan, masih terdapat silpa Rp192 miliar lebih. "Kami harap silpa ini dapat diminimalisir sebisa mungkin,"  singkatnya. 

Ditempat yang sama, Juru Bicara Fraksi PAN, Ruspanda juga meminta agar Pemkot Palembang meminimalisir silpa yang terjadi di tahun anggaran tahun 2021.

Berdasarkan catatannya, silpa di tahun 2021 ini mencapai Rp192 miliar. Dimana, silpa tersebut termasuk di kas daerah sebesar Rp150 miliar. 

"Kami harap di tahun depan, silpa ini menjadi perhatian dan diminalisir," tutupnya.

Menanggapi silpa tersebut, Kepala BPKAD Palembang, Agus Kelana mengakui jika silpa tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Hal ini diakibatkan, baru masuknya dana transfer ke kas daerah. Diantara yakni Bantuan Gubernur (Bangub) untuk termin ketiga sebesar 30 persen dan dividen PDAM Tirta Musi Palembang. 

"Seharusnya, dana transfer ini dibayarkan di tahun 2021. Namun, baru ditransfer di akhir Desemher sehingga tidak bisa dibayarkan dan menjadi utang," katanya. 

Karena ini utang, maka akan dibayarkan di tahun 2022. Menurutnya, meski terjadi silpa, tidak akan berpengaruh terhadap anggaran di tahun 2022 ini.  Bahkan, dia mengaku utang yang sudah sebanyak 81 persen tinggal 18 persen lagi yang belum dibayarkan. 

"Kami masih menunggu kelengkapan berkas administrasi dari dinas terkait untuk pembayaran utang ini, jadi tidak ada masalah," pungkasnya.