Mantan Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, setelah sebelumnya sempat ditunda sebanyak dua kali, Rabu (5/10).
- Kejari Palembang Lelang Dua Unit Rumah, Termasuk Milik Terpidana Korupsi dan Narkotika
- Pledoi Ditolak, Mantan Kadir PUPR Banyuasin Divonis 1 Tahun Penjara Terkait Suap AKBP Dalizon
- Kasus Suap Dalizon, Kuasa Hukum Herman Mayori Nilai Dakwaan JPU Tidak Cermat
Baca Juga
Dalam sidang tersebut, AKBP Dalizon mengajukan keberatan atas tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dimana dirinya harus membayar uang pengganti sebanyak Rp 10 miliar.
Sebab, dalam kasus suap Dinas PUPR Muba tersebut AKBP Dalizon mengaku tak hanya menikmati uang itu seorang diri. Namun, mantan atasannya yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Anton Setiawan juga ikut menerima.
Menurut Dalizon, dari Rp 10 miliar yang ia terima, Anton mendapatkan jatah Rp 4,5 miliar. Kemudian dua orang penyidik bawahannya yakni Pitoy, Salupen dan Haryadi juga mendapatkan jatah berbeda.
"Dan jika memang harus dikembalikan, maka tidak sebesar tuntutan JPU senilai Rp10 miliar, namun diakui terdakwa AKBP Dalizon hanya senilai Rp2,5 miliar saja," kata Anwarsyah Tarigan yang merupakan kuasa hukum AKBP Dalizon saat membacakan pledoi.
Tuntutan JPU kepada Dalizon dinilai oleh Anwarsyah tak sesuai dengan fakta persidangan. Sebab, nama-nama yang disebutkan oleh kliennya itu sampai sekarang tak kunjung dihadirkan oleh pihak JPU dengan berbagai alasan.
Sehingga, Anwarsyah meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan JPU menghadirkan para orang yang disebutkan oleh Dalizon.
"Sehingga kami memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan sejumlah nama termasuk pihak dinas PUPR diperintahkan untuk segera diproses secara hukum," ujarnya.
Selain itu, ia pun berharap justice collaborator yang telah diajukan oleh terdakwa sebelum pemeriksaan perkara di persidangan, dapat dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa telah membuka siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus ini.
Diberitakan sebelumnya, AKBP Dalizon, oknum perwira polisi nonaktif yang terjerat kasus dugaan suap Rp 10 miliar terkait proyek bermasalah di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019, dituntut hukuman 4 tahun penjara oleh Kejagung.
Terdakwa juga mendapat hukuman pidana tambahan yakni denda sebesar Rp 250 juta serta mengembalikan atau mengganti uang gratifikasi sebesar Rp 10 miliar.
Hal ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang yang diketuai majelis hakim Mangapul Manalu SH MH dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, Senin (26/9). 
- Kejari Palembang Lelang Dua Unit Rumah, Termasuk Milik Terpidana Korupsi dan Narkotika
- Pledoi Ditolak, Mantan Kadir PUPR Banyuasin Divonis 1 Tahun Penjara Terkait Suap AKBP Dalizon
- Kasus Suap Dalizon, Kuasa Hukum Herman Mayori Nilai Dakwaan JPU Tidak Cermat
