Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Palembang Bergerak (AMPERA) Memanggil membentangkan spanduk bertuliskan 'Rakyat Vs Oligarki' di Simpang Lima DPRD Sumsel, Selasa (5/10). Aksi serentak seluruh Indonesia ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah atas pengesahan Omnibus Law pada tahun lalu.
- Soal Biaya Haji, Parlemen Berharap Pemerintah Sepakati Tahun Ini Rp49 juta
- Truk Kontainer Seruduk Tiang Listrik dan Papan Reklame
- Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Pangeran Charles Naik Tahta jadi Raja Inggris
Baca Juga
"Dua tahun lalu, ditempat yang sama, gerakan besar telah dilakukan untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law ini. Tapi, apa yang terjadi? Kita dipecundangi oleh pemerintah dan aspirasi itu tidak sampai pada tempatnya," kata Pandu dalam orasinya.
Aksi yang diinisiasi oleh berbagai elemen diantaranya Mahasiswa, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Buruh dan lain sebagainya untuk mengevaluasi kerja Omnibus Law dan satu tahun kebangkitan Oligarki.
Menurut, Caesar Aditya sebagai Juru Bicara AMPERA Memanggil. Omnibus Law merupakan karpet merah bagi investasi. Ketika investasi masuk, alih fungsi lahan semakin masif. “Karena sekarang sudah ada program dari pemerintah food estate, Pembangkit Listik Tenaga Uap (PLTU), dan effeknya sudah dirasakan. Yang paling terlihat adalah sudah adanya kebijakan penghilangan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kontrol lingkungan,” tuturnya.
Caesar yang juga merupakan sebagai Aktifis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kota Palembang mengatakan, banyak pula terjadi pembungkaman-pembungkaman yang dilakukan dengan berdalih pandemi. “Represifitas aparat semakin kencang, maka dari itu kami melakukan aksi di hari ini, mengajak elemen masyarakat untuk tidak takut ketika melihat ketidak adilan. Suarakan kebenaran,” ujarnya.
Kecacatan-kecacatan yang terjadi, membuat Caesar berharap agara Omnibus Law dicabutkan. Karena masyarakat berhak untuk lingkungan hidup bersih dan sehat. “Saya menghimbau juga kepada semua elemen masyarakat untuk tidak diam dan lawan,” pungkasnya. 
- Ribuan Buruh Bakal Kepung Pabrik Sritex Lima Hari Berturut-turut
- Walhi Menduga Ada Setoran dalam Pemasangan Pagar Laut
- WALHI Tuding Pemerintahan Jokowi Percepat Kerusakan Lingkungan
