Regulasi Belum Jelas Soal Honorer Non Guru, Sekda Palembang: Beratnya Kita Disitu

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi penghambat hal tersebut. Sebab, aturan atau regulasi yang mengatur PPPK untuk guru berbeda dengan PPPK yang lain.

“Berbeda dengan PPPK guru yang memiliki regulasi khusus dari Kementerian Keuangan, sehingga gaji dari PPPK guru disalurkan melalui dana APBN. Sedangkan PPPK yang lain seperti nakes (tenaga kesehatan) atau teknis lain belum ada regulasi itu,” kata dia.

Dengan belum adanya regulasi tersebut, Dewa mengatakan gaji PPPK yang lain didapatkan dari dana APBD Kota Palembang. Sehingga, hal tersebut dianggap memberatkan karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Beratnya kita di situ, karena belum ada regulasinya. Mengingat, dana tunjangan untuk PPPK guru juga menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujar dia. 

Oleh sebab itu, Pemkot Palembang tengah mengusulkan formasi untuk mencukupi setiap formasi yang dibutuhkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Selain mengusulkan formasi kita juga akan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk proses gaji PPPK non guru nanti dibantu seperti halnya PPPK guru,” tandas dia.