Keputusan pemerintah untuk memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai mendapati penolakan dari komunitas ojek online (ojol), mahasiswa, dan pemuda di Kota Bandung.
- Kasus Covid-19 Naik Lagi, Kemenkes: Tidak Berpotensi PPKM
- DPRD Sumsel Dukung Pencabutan Kebijakan PPKM
- PPKM Resmi Dicabut, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Jangan Jadi Ajang Gagah-gagahan
Baca Juga
Dari pantauan, sekitar ratusan massa sejak siang tadi sekitar pukul 12.30 WIB memadati depan kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (21/7). Mereka menuntut agar PPKM tidak diberlakukan sebab berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dari unggahan kanal youtube RMOL.ID terlihat situasi sempat menjadi tegang sebab terjadi kericuhan di antara pendemo hingga saling dorong sesama pendemo. Petugas kepolisian berjaga-jaga di dalam kawasan kantor Wali Kota Bandung mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. "Hati-hati provokasi," ujar salah seorang demonstran.
Para demonstran merasa PPKM hanya membuat masyarakat menjadi sulit untuk berusaha dan semakin memperpuruk kondisi ekonomi. Pemerintah pusat memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli. Namun, sejumlah aturan teknis diserahkan kepada pemerintah daerah yang akan mengeluarkan kebijakan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna pihaknya tengah menyusun draf sektor-sektor yang akan direlaksasi atau diberikan kelonggaran. Kebijakan pelonggaran akan lebih fokus kepada jam operasional. 
- Terpidana Korupsi Alat Pencegahan Covid-19, Leksi Yandri Dijebloskan ke Penjara
- HMPV Tidak Akan Jadi Pandemi Seperti Covid-19
- HMPV Melonjak di China, Indonesia Diminta Waspada
