Pupuk Subsidi Langka, Dewan Sumsel Minta Dinas Terkait Lakukan Validasi Data

Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas. (ist/rmolsumsel.id)
Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas. (ist/rmolsumsel.id)

Sejumlah daerah di Sumsel mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Sumsel. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramandha Kiemas. 


Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini, kelangkaan tersebut bisa terjadi akibat sejumlah faktor. Seperti karena permohonan Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak sesuai dengan data subsidi yang diberikan.

"Tidak sesuai jumlah permohonan, sehingga banyak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi," ungkap Giri, Senin (8/8).

Giri meminta agar dinas terkait dapat memverifikasi permohonan RDKK sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga, penggunaan pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran. 

"Tugas dari dinas masing masing kabupaten kota untuk melakukan verifikasi kebenaran dari penggunaan pupuk tersebut," sambungnya

Dia mengatakan, kelangkaan pupuk tersebut tidak akan terjadi apabila proses pendataan dilakukan secara benar dan valid sesuai dengan permohonan. "Selain itu, penyalurannya juga harus sesuai dengan yang diterima. Sehingga, tidak terjadi yang namanya kelangkaan," ucapnya. 

Dinas Pertanian kabupaten/kota, tambah Giri diharapkan dapat membuka data yang telah terverifikasi sehingga  masyarakat tahu penerima pupuk bersubsidi.

"Sehingga orang tahu hanya 60 persen penerima subdisi dari RDKK yang masuk, jadi infonya  juga tidak simpang siur subsidi tidak ada," lanjut Giri

Namun Giri juga tidak menapik terjadi permainan oknum jika RDKK sudah sesuai dengan jumlah subdisi namun masih terjadi kelangkaan.

"Jika terjadi permainan oknum pihak kepolisian harus bertindak," tandasnya.