Puluhan Massa Bawa Obat Kuat, Desak Gubernur Sumsel Batalkan Pengangkatan Pejabat Muba

Gubenur Sumatera Selatan Herman Deru di desak mengusut tuntas dugaan kasus manipulasi data pada seleksi pejabat dalan Jabatannya Pratama di Musi Banyuasin (Muba) tahun 2021/Foto:Mita Rosnita
Gubenur Sumatera Selatan Herman Deru di desak mengusut tuntas dugaan kasus manipulasi data pada seleksi pejabat dalan Jabatannya Pratama di Musi Banyuasin (Muba) tahun 2021/Foto:Mita Rosnita

Puluhan masa yang tergabung dari Aliansi Peduli Bangsa (APB) Sumsel mendatangi kantor Pemerintah Provisi (Pemprov) Sumsel, Kamis (21/4).


Mereka meminta Gubenur Sumatera Selatan Herman Deru mengusut tuntas dugaan kasus manipulasi data pada seleksi pejabat dalan Jabatannya Pratama di Musi Banyuasin (Muba) tahun 2021.

"Aksi kali ini mempertanyakan sejauh mana langkah yang telah dilakukan Gubernur dan Wagub Sumsel dalam menyelesaikan permasalahan tersebut," ujar Koordinator aksi, Asmawijaya. 

Selain itu, mereka juga mendesak agar dilakukan pembatalan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Muba oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muba Beni Hernedi yang dinilai cacat hukum dan cacat prosedural. 

“Kami meminta pihak berwajib dalam hal ini Polda Sumsel agar mengungkap hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap masalah ini,” cetusnya.

Dalam aksi tersebut pendemo yang hadir turut membawa sejumlah obat kuat yang diakui mereka sebagai simbol kekuatan yang diberikan kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru.

"Obat kuat ini sebagai simbol, agar gubernur tidak loyo dalam mengusut kasus yang terjadi di Muba saat ini," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel diwakili Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel, menerima penyerahan secara simbolis botol bertuliskan obat kuat kepada Kepala Inspektorat Sumsel, Bambang Wirawan.

Usai menerima simbolis tersebut, Bambang menegaskan, jika setiap langkah dan kebijakan yang diambil seorang Plt Bupati harus sepengetahuan dan meminta izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pihaknya juga masih mencermati dan siap menampung apa pun aspirasi dari masyarakat.

"Hasilnya akan disampaikan secara obyektif. Kami akan siap menerima semua aspirasi yang disampaikan," tandasnya.