Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan instansi terkait memperketat penelusuran kasus-kasus Covid-19. Hal ini sebagai antisipasi terhadap virus Corona varian Omicron yang sudah terdeteksi masuk di puluhan negara.
- Anggota DPR Desak Pemeliharaan Alat Keamanan di Lapas
- DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025
- DPR: Penyegelan Bangunan Ilegal di Puncak Langkah Berani
Baca Juga
"Para ahli sudah memperkirakan Omicron kemungkinan besar sudah masuk ke Indonesia," kata Puan lewat keterangan tertulisnya, Kamis (9/12).
Perkiraan semacam itu, menurut Puan harus disikapi dengan memperketat tracing, meskipun hingga hari ini belum ada laporan resmi penemuan kasus Omicron di Indonesia.
Mantan Menko PMK itu mengatakan, upaya pengetatan melalui tracing perlu dilakukan di seluruh lini. Hal ini, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penularan Omicron tanpa terdeteksi.
"Apalagi sejumlah daerah dilaporkan mulai lengah melakukan tracing, sehingga terjadi peningkatan kasus. Jangan sampai kita kecolongan," ucap Puan mewanti-wanti.
Upaya tracing, disarankan Puan bisa mulai dilakukan dari orang-orang terdekat dari yang diduga terinfeksi atau suspek, dan lingkungan pasien Covid-19, sampai dengan identifikasi jenis virus mutlak dilakukan.
"Jadi jangan sampai Omicron tidak terdeteksi apabila sudah masuk Indonesia, agar penanganannya tidak terlambat," imbuhnya.
Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut Omicron berpotensi memiliki dampak besar terhadap pandemi Covid-19, meski masih belum ada laporan varian baru ini lebih berbahaya dari varian Delta. Puan pun meminta pemerintah segera bertindak agar bersiap terhadap skenario terburuk.
"Jangan menunggu rumah sakit penuh. Seharusnya kita sudah lebih pengalaman setelah menghadapi serangan varian Delta pertengahan tahun lalu," tegasnya meminta pemerintah memastikan rakyat dapat mengakses fasilitas medis beserta obat-obatan apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19. 
- Anggota DPR Desak Pemeliharaan Alat Keamanan di Lapas
- DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025
- DPR: Penyegelan Bangunan Ilegal di Puncak Langkah Berani
