Ada 11 pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di tengah pandemi, yang ditargetkan oleh Walikota H Harnojoyo mulai dilaksanakan pada 2021.
- Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka
- Pemerintah OKU Timur Belajar Tata Kelola Pemerintahan ke Sidoarjo
- Soal Mafia Tanah, Jokowi: Kalau Masih Ada, Detik Itu Juga Gebuk
Baca Juga
"Ada 11 program infrastruktur yang jadi prioritas kita di antaranya Pelebaran Jalan Parameswara, Embung Konservasi Serapan Air untuk Cadangan Baku PDAM Tirta Musi seluas 100 hektar, Fly Over Sekip, Underpass Charitas, dan Jalan Lingkar Timur untuk memecah kemacetan," ungkapnya.
Untuk pelaksanaannya, Walikota dua periode ini berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel). Karena untuk mempercepat pembangunan, perlu ada dukungan langsung dari Gubernur Sumsel.
"Infrastruktur ini dimulai dan dianggarkan tahun 2021, seperti pelaksanaan Jalan Lingkar Timur. Untuk mempercepat pembangunan, kami pun meminta dukungan Pemprov Sumsel dan alhamdullilah kemarin kita mendapat respon posirif dari Gubernur H Herman Deru," katanya, Rabu (23/9/2020).
Untuk Jalan Parameswara membutuhkan pembebasan lahan seluas 7000 meter persegi. Nantinya jalan penghubung antara Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara dengan Jalan Demang Lebar Daun ini menjadi 4 lajur.
"Jalan itu cukup sempit sering menimbulkan kemacetan. Nilai pembebasan lahan nanti dihitung oleh KJPP, serta anggarannya disiapkan Balai Jalan dan Pemkot Palembang akan mengeksekusi pengerjaan fisiknya, termasuk IPAL Palembang," katanya.
Harno melanjutkan infrastruktur lain yang direncanakan adalah Kantor terpadu di Karya Jaya. Pemkot Palembang meminta sebagian lahan yang akan dijadikan Kantor Gubernur baru itu untuk menjadi Kantor Walikota dan Satpol-PP.
"Kami mohon lahan di Karya Jaya yang berseberangan dengan lokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur yang baru. Jadi nanti Kantor Gubernur di situ Kantor Walikota juga di situ, tapi kami prioritaskan dulu untuk Kantor Satpol-PP Palembang yang sekarang kucing-kucingan," tuturnya.
Lalu Pemerintah Kota juga mengusulkan penambahan Ruang Terbuka Hijau dengan membuat Alun-alun Kota. Pihaknya berencana membangun Alun-alun di Stadion Bumi Sriwijaya. Akan tetapi Gubernur tak sependapat, justru Kantor DPRD Provinsi Sumsel dinilai yang lebih layak.
"Menurut Gubernur di situ (Kantor DPRD Provinsi Sumsel) lebih bagus jadi alun-alun. Lagipula bangunannya juga sudah lama, ditambah Pemerintah Provinsi merencanakan Kantor Terpadu di Karya Jaya. Itu kan (kantor DPRD Provinsi) posisinya di Jalan Kapten Rivai, jalan utama. Cocok jadi lokasi Alun-alun," tandasnya.[ida]
- Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka
- Pemerintah OKU Timur Belajar Tata Kelola Pemerintahan ke Sidoarjo
- Soal Mafia Tanah, Jokowi: Kalau Masih Ada, Detik Itu Juga Gebuk
