Partai politik diminta untuk tidak memunculkan kegaduhan menyusul adanya rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
- PPP Sumsel Siap Hadapi Pilkada 2024, Targetkan Kemenangan Paslon
- PPP Dukung Yulius Maulana-Budiarto Marsul di Pilkada Lahat
- PPP Dukung Panca-Ardhani di Pilkada Ogan Ilir
Baca Juga
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh dikompori oleh partai politik. Meskipun parpol koalisi pemerintah.
"Soal reshufle dan siapa menteri yang mau direshuffle itu wilayahnya Presiden Jokowi. Sebaiknya parpol koalisi tidak usah turut membahas soal reshuffle ini, biar tidak jadi gaduh di antara sesama parpol koalisi,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (14/10).
Ia meminta masyarakat mempercayakan perombakan kabinet ini kepada Presiden Joko Widodo. Pun berharap adanya reshuffle kabinet ini bisa memberikan perekonomian yang baik bagi rakyat.
"Kita percayakan saja kepada Presiden karena memang hak prerogatif beliau," ucapnya.
"PPP berharap dalam situasi di mana kehidupan perekonomian kita bisa jadi akan menghadapi masa sulit, maka kekuatan politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan lebih baik saling menahan diri terkait dengan posisi-posisi kabinet,” tutupnya. 
- Jokowi Komentari soal Seruan "Adili Jokowi": Ekspresi Kalah Pilpres
- Jawab Tantangan, Said Didu Beberkan 5 Klaster Dugaan Korupsi Jokowi
- Sederet "Dosa" Jokowi di Tengah Tuduhan Tokoh Terkorup Dunia
