Rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditentang sejumlah kalangan. Tak terkecuali wakil rakyat di DPRD Sumsel.
- Komisi XII Tidak akan Bentuk Pansus BBM
- Giliran Bareskrim Bongkar Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka, Negara Rugi Ratusan Miliar
- Pertamina Plaju Tingkatkan Produksi BBM, Capai 2,24 Miliar Liter Tahun 2024
Baca Juga
Salah satu yang menyatakan penolakan yakni Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mgs Syaiful Padli. Penolakan tersebut diungkapkannya saat rapat paripurna ke-54 dan 55, di DPRD Sumsel, Rabu (31/8).
"Kita baru saja bangkit dari pandemi, dan belum terlalu kuat untuk bangkit, maka dari itu paling tidak kita menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini," kata Syaiful Padli saat melakukan interupsi.
Menurutnya, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini, dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian. Untuk itu, dia meminta agar rencana pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan.
"Kita semua dipilih oleh rakyat. Jika kita tidak berjuang untuk rakyat, saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti terkait permasalahan ini," kata politisi PKS ini.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel akan segera menggelar rapat pada siang ini bersama pihak terkait.
"Segera kita rapatkan, karena jelas ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua," tandasnya. 
- Anggota DPRD Sumsel Desak Gubernur Alokasikan Lagi Bantuan Stek Kopi untuk Petani
- Gubernur Herman Deru Minta Pembangunan Stasiun Pengendali Banjir di Sungai Buah Dipercepat
- Bupati Ogan Ilir Ajukan Bangubsus Rp55,5 Miliar, Gubernur Sumsel Soroti Infrastruktur Rawa
