Wacana penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode harus diakhiri (Endgame).
- Beda Dukungan di Pilkada, Ratusan Kader PKS OKU Mundur dari Partai
- PKS Raih 46 Kursi di DPRD Kabupaten Kota Seluruh Sumsel
- Kemungkinan Tinggalkan Nasdem dan Demokrat, PKS: Kami Optimis akan Temukan Jalan Terbaik
Baca Juga
Pernyataan tersebut terpampang pada billboard Juru Bicara DPP PKS, Pipin Sopian yang dipasang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya.
Dalam keterangannya, Pipin Sopian mengungkapkan, adanya seruan dari Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi telah sukses memimpin Indonesia dua periode dan pantas diberi kesempatan melanjutkan kepemimpinannya dengan memasangkan Jokowi sebagai Wapres dengan Prabowo terlalu dipaksakan. Pasalnya sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi telah membuat masyarakat kian menderita.
"Wacana itu tiga periode terlalu dipaksakan. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini membuat masyarakat kian sulit. Mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak hingga adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 kilogram. Wacana memperpanjang jabatan Presiden 3 periode harus endgame atau berakhir pada 2024," kata Pipin, Minggu (24/4).
Pria kelahiran Purwakarta itu juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang bermasalah, misalnya memaksakan memindakan Ibu Kota Negara (IKN).
"Pemerintah bersama DPR tampak tidak empati dan tidak memiliki skala prioritas pembangunan. Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dipaksakan dikerjakan di tengah bangsa kita masih dilanda pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang pemerintah telah menyentuh Rp 7.052 Triliun," lanjut Pipin.
Terakhir, Pipin menilai regenerasi kepemimpinan nasional 2024 harus berjalan untuk kesehatan demokrasi Indonesia. Seharusnya Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju sebagai Capres maupun Cawapres pada 2024 nanti.
Sudah semestinya regenerasi kepemimpinan 2024 tetap berjalan demi menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.
"Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak memimpin Indonesia. Masyarakat menginginkan pemimpin baru yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat," demikian Pipin. 
- PKS Klaim Kemenangan di 10 Pilkada Serentak Sumsel
- Sesalkan Sikap KPK di Kasus Sahbirin Noor, DPR: Katanya Berani Jujur Hebat?
- Soal Cetak 3 Juta Lahan Baru, Legislator PKS Usul Petani Milineal Digaji Minimal Rp5 Juta
