Polemik kelangkaan Minyak Goreng (Migor) yang terjadi sejak awal 2022 hingga kini masih menjadi perhatian penting, khususnya bagi Komisi IV DPR-RI. Permasalahan tersebut dinilai berlarut-larut akibat kurangnya ketegasan dari regulator dalam menyusun kebijakan.
- Prabowo Subianto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Membentuk Generasi Bangsa yang Tangguh
- Gugatan di MK Rampung, KPU OKI Umumkan Nama Anggota DPRD OKI Terpilih
- Biaya Politik 2029 Diprediksi Membengkak
Baca Juga
"Untuk permasalahan minyak ini kami juga terus mencari jalan keluarnya, dengan melakukan pertemuan ke asosiasi produsen minyak dan distributor misalnya, tapi hal ini tidak akan menjadi solusi konkrit kalau menteri perdagangan saja bilang bingung gimana sama rakyat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, Kamis (31/3).
Kemudian dia juga mengatakan bahwa beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan terkait minyak goreng selama beberapa bulan ini dianggap tidak proper terhadap rakyat, seperti rencana pencabutan HET yang malah akan merugikan konsumen.
"Saya setuju dengan terevolusinya 11 kebijakan yang telah dikeluarkan kemendag sejak awal Januari hingga Maret, sebab hal itu tidak proper kepada rakyat, tidak dipikirkan secara matang dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat," sambungnya yang juga menegaskan agar kebijakan terkait pencabutan HET tidak direalisasikan.
"Pemerintah itu sebagai lembaga yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang harusnya berpihak pada rakyat dan itu barang (minyak goreng) kelihatan kenapa tidak bisa disalurkan kepada masyarakat. Lagian tidak mungkin Indodnesia ini sampai harus terjadi kelangkaan minyak," bebernya.
"Selain kelangkaan, minyak goreng curah juga banyak yang dikemas secara premium namun penjualan tidak menggunakan harga curah atau subsidi. Bila masalah ini terus terjadi maka kecurangan seperti ini akan terus berlanjut," tambah dia.
Terakhir dia meminta agar pemerintah terkait bisa dengan segera menyelesaikan persoalan minyak dengan mencari jalan kelur bersama-sama, mengingat ada masyarakat yang kesulitan selama minyak goreng mengalami kelangkaan bahkan saat ini pelonjakan harga yang dieluhkan.
"Kenapa saya bilang begitu, Karena hari Senin saat di Jogja saya masih melihat antrian minyak goreng curah itu mulai dari jam 09.00 WIB sampai 14.00 Wib, itu hanya mendapatkan 3 liter doang, lalu Aceh dan lampung juga terjadi, ketika saya meminta satgas mengecek, benar saja saat itu stok sedang kosong," tutup Anggia dari fraksi PKB ini. 
- Dihadapan Kader PAN, Jokowi Puji Zulhas: Seumur-umur Tidak Pernah yang Namanya Perdagangan Itu Surplus
- Ekspor Naik 5,44 Persen, Zulhas: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terbaik di Dunia
- Mendag Lepas Ekspor 3.800 Metrik Ton Baja ke Selandia Baru
