Penerbangan langsung menuju Arab Saudi dari Indonesia sudah bisa dilakukan terhitung 1 Desember 2021. Namun, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Sumatera Selatan (Sumsel) masih menunggu kebijakan pasti dari Pemerintah Pusat.
- 46.344 Tiket Kereta Api Habis Terjual untuk Mudik dan Balik Lebaran 2022 di Sumsel
- Terima Remisi Umum, 124 Warga Binaan Lapas Pagar Alam Dapat Pengurangan Hukuman
- Pemkab Muba Gelar FGD Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Baca Juga
Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris KBIH Sumsel, Heri Munandar ketika dihubungi Kantor Berita RMOLSumsel bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan pasti dan akan mempersiapkan dengan matang untuk keberangkatan para jemaah umrah ke Tanah Suci. “Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait dengan pemberangkatan ini, bagaimana prosedurnya serta aturan apa saja yang diberlakukan nanti,” katanya ketika dihubungi, Rabu (1/12).
Terkait kebijakan yang ditunggu KBIH yakni pemberlakuan kuota Jemaah yang akan diberangkatkan. Menurut Heri pada pemberangkatan pertama nanti masih belum diketahui masih menerapkan sistem 50 persen dari kuota keseluruhan atau tidak.
Untuk satu kloter, jumlah jamaah yang diberangkatkan berjumlah mulai dari 350 hingga 450 jemaah. “Nah untuk yang akan kita berangkatkan nanti belum bisa kita pastikan, selain menunggu kebijakan kita juga akan berkoordinasi kepada para jemaahnya juga,” imbuhnya.
Pada pemberangkatan yang diperkirakan akan dilakukan pada awal tahun 2022 tersebut, Heri mengatakan ada beberapa penawaran yang akan dilakukan bersama para Jemaah. Seperti penambahan biaya serta kesiapan dari Jemaah itu sendiri.
Menurut Heri, penambahan biaya tersebut diakibatkan oleh beberapa factor terkait pencegahan penyebaran pandemic seperti karantina, kuota bis dan hotel yang dibatasi, serta tes PCR.
“Penambahan biaya ini karena ada penambahan seperti karantina, kuota yang berkurang, serta tes PCR yang wajib. Untuk nominal penambahannya belum bisa kita pastikan sebab masih harus kita hitung dahulu,” terangnya.
“Jemaah yang diberangkatkan nanti merupakan jemaah dalam waiting list. Yang mana kemarin sempat batal ataupun yang mengajukan pemberangkatan,” tambahnya.
Selain itu, Heri menjelaskan salah satu kebijakan yang sudah pasti akan diberlakukan yakni dalam satu pesawat harus diisi oleh jemaah dengan jenis vaksin yang sama. Mengapa demikian, karena sistem karantina dari jenis vaksin tersebut berbeda-beda. Lalu tetap menerapkan protocol kesehatan dengan ketat dan juga akan dibatasi untuk melakukan swafoto atau selfie.
“Jadi bisa memudahkan kita dalam karantina, juga untuk menjaga kenyamanan serta kelancaran,” ucapnya.
Kemudian, pihak dari Tanah Air dengan aplikasi PeduliLindungi akan berintegerasi dengan aplikasi Tawakalna dari Arab Saudi dan sistem komputerisasi terpadu Umrah dan Haji (Siskopatuh) dari Kementerian Agama. Hal tersebut guna memudahkan dalam proses ibadah umrah.
Heri menambahkan bahwa dirinya bersama dengan pihaknya akan berkoordinasi secara penuh dan mengawasi secara ketat prosedur-prosedur dan kebijakan yang nantinya akan diberlakukan. Dengan persiapan yang matang, Heri berharap tidak ada keluhan atau rasa sesal ketika nantinya.
“Kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk berangkat, tapi kita akan mengawasi dan melihat masalah-masalah yang nantinya akan kita cari solusi agar tidak ada keluhan serta penyesalan nantinya,” tutupnya. 
- Hindari Jalan Berlubang di Jalinsum, Pelajar di Musi Rawas Tewas Ditabrak Minibus
- Minim Pengunjung, Ketua DPRD Sumsel Dorong Siswa Field Trip ke Kebun Raya Sriwijaya
- UMK Muara Enim Naik jadi Rp3,5 Juta, Perusahaan Wajib Patuhi
