Presiden Joko Widodo menepis adanya penilaian pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara karena ingin meninggalkan DKI Jakarta.
- Bambang Brodjonegoro: Saat Ini Momen Terbaik Memindahkan Ibukota
- Jokowi Akui Belum Ada Realisasi Investasi Asing di IKN Nusantara
- KPK Masih Temukan Masalah Tumpang Tindih di Kawasan Inti IKN Nusantara
Baca Juga
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujar Presiden saat memberikan pengarahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3).
Presiden menginginkan dengan dibangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” kata Presiden.
- KPK Pastikan Periksa Ridwan Kamil
- Jokowi Komentari soal Seruan "Adili Jokowi": Ekspresi Kalah Pilpres
- Jawab Tantangan, Said Didu Beberkan 5 Klaster Dugaan Korupsi Jokowi
