Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghadapi tantangan serius terkait potensi kerawanan pemilu.
- PDIP Sumsel Pecat Ferlan Juliansyah Usai Terjaring OTT KPK di OKU
- KPU Sumsel Tunggu Keputusan MK untuk Penetapan Paslon Terpilih Pilkada
- Giri Ramanda Tegaskan PDIP Menang di 9 Daerah Pada Pilkada Sumsel
Baca Juga
Berdasarkan laporan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Sumsel mengalami peningkatan signifikan dalam skor kerawanan, naik dari peringkat ke-19 pada tahun 2022 dengan skor 35,07 (kategori rawan sedang), menjadi peringkat ke-4 secara nasional pada tahun 2024 dengan skor 55,32 (kategori rawan sedang).
Kenaikan ini mengindikasikan perlunya upaya maksimal dalam mengantisipasi potensi masalah untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi di wilayah ini.
Persiapan yang matang dari aparat keamanan, penyelenggara, dan pengawas pemilu menjadi kunci dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan yang ada. Sehingga, untuk mengupas tantangan ini, RMOL Sumsel Research and Development akan menggelar Relung Forum, diskusi publik bertema “Harkamtibmas Jelang Pilkada Serentak di Sumsel 2024: Harmoni Demokrasi di Tanah Sriwijaya, Pesta Tanpa Goresan Luka”.
Ketua pelaksana kegiatan, Yosep Indra Praja, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak guna mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Sumsel.
“Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan strategi kolaborasi antar berbagai pihak yang efektif guna meminimalisir potensi konflik selama tahapan Pilkada. Kami berharap demokrasi di Sumsel dapat berlangsung harmonis tanpa tercoreng oleh tindak kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya,” ujar Yosep.
Diskusi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, serta pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar. Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pemilu dan insan pers ini direncanakan berlangsung pada Jumat, 18 Oktober 2024 di Kawan Ngopi Cafe.
“Melalui diskusi ini, kami juga ingin kita semua mendapatkan gambaran upaya konkret yang dilakukan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas, khususnya di daerah-daerah yang dinilai rentan terhadap kerawanan pemilu,” tambah Yosep.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, jurnalis, akademisi bahkan masyarakat sebagai bagian dari persiapan Pilkada Serentak 2024 di Sumsel. “Dengan sinergi yang baik, kita dapat mewujudkan pesta demokrasi tanpa konflik, sesuai dengan tema yang diusung,” tutup Yosep. 
- PDIP Sumsel Pecat Ferlan Juliansyah Usai Terjaring OTT KPK di OKU
- Fenomena Mutasi ASN Sumsel: Nasib Pegawai yang Berseberangan dengan Kepala Daerah Baru
- MK Mulai Sidang Gugatan Pilkada Sumsel 2024, Pagar Alam dan Palembang Jadi Fokus Awal
