Persoalan banjir di Kota Palembang menjadi satu hal yang perlu serius ditangani Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Bukan tanpa alasan, karena setiap tahun banjir di Kota Pempek ini dinilai tak pernah selesai dan selalu dikeluhkan oleh masyarakat.
- Wali Kota Ratu Dewa Sambut Baik Tawaran Investasi China untuk Smart City dan Penanggulangan Banjir Palembang
- Saluran Air Tertutup Ruko Diduga Jadi Penyebab Banjir di Jalan SMB Palembang
- Hujan Deras Picu Banjir di Palembang, Warga Sukodadi Kesal Janji Pemkot yang Tak Kunjung Terpenuhi
Baca Juga
Wali Kota Palembang periode 2003 –2008 dan 2008 - 2013, Eddy Santana Putra (ESP) berpandangan, saat ini banyak yang perlu dibenahi di kota Palembang. Utamanya yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Mulai dari kebersihan lingkungan, manajemen sampah, dan tentunya permasalahan banjir yang semakin meningkat dan membuat masyarakat khawatir setiap memasuki musim penghujan.
"Ini berkaitan dengan sektor pelayanan publik. Sehingga pejabat terkait perlu untuk mengedepankan pembenahan dan peningkatan di sektor tersebut," ujarnya seraya menambahkan, upaya mengatasi masalah ini harus dilakukan dengan langkah yang strategis.
Seperti itu pula yang disampaikan oleh Pengamat Sosial dan Politik Bagindo Togar. Baik penanganan banjir, kerusakan jalan maupun permasalahan lain yang terjadi di kota Palembang, saat ini cenderung dilakukan secara taktis.
Bagindo menilai Pemkot Palembang mengesampingkan sistem dalam mengatasi permasalahan di Palembang. Padahal seharusnya sudah ada perencanaan dalam anggaran sehingga kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Pemkot Palembang juga baru begerak apabila sudah ada keluhan masyarakat.
"Tentu kalau sudah seperti itu timbulnya pencitraan, manajemen seperti ini kan seperti pemadam kebakaran kalau tidak ada masyarakat ngadu di sosmed, pejabat tidak datang. Sistemnya ini yang tidak jalan. Ini dulu yang harus dibenahi," kata dia.
Kondisi ini juga menjadi sorotan Mgs Syaiful Padli, Anggota DPRD Sumsel asal Daerah Pemilihan (Dapil) Palembang. Pemkot Palembang, kata dia, sebaiknya merinci langkah strategis guna penanganan masalah ini dengan cepat.
"Sebagai daerah rawa, tentu kita harus punya strategi khusus. Misalnya untuk menyeimbangkan pembangunan, harus diperbanyak daerah resapan air, penambahan kolam retensi dan sebagainya," kata Padli.
Padli mengungkapkan, pola penanganan banjir di kota Palembang juga harus dilakukan secara komprehensif karena keterkaitan satu sama lainnya. Tidak seperti yang terlihat selama ini.
"Kalau kita bicara daerah resapan dan kolam retensi yang diperbanyak, tentu juga harus ditambah upaya pompanisasi, agar airnya cepat mengalir," ungkap Padli.
Sementara di sisi lain, buruknya pengelolaan saluran drainase di kota Palembang diyakini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.
Anggota DPRD Sumsel Dapil Palembang lainnya, Budiarto Marsul, lebih meminta kepada Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang tidak mencari kambing hitam.
"Kalau permasalahannya anggaran, tentu bisa dilakukan (perbaikan) secara bertahap. Yang terpenting adalah upaya serius yang ditunjukkan," ungkapnya.
Apalagi dalam setiap pembangunan, terutama di kota Palembang harus memiliki dokumen analisa dampak lingkungan, yang menurut politisi Partai Gerindra ini harus betul-betul dijalankan agar permasalahan ini tidak berulang.
Pemkot Palembang Harus Bertanggung Jawab Maksimalkan Fungsi OPD
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Alex Andonnis menyatakan, terhadap banjir yang selalu merendam sebagian Kota Palembang ini menjadikan masyarakat yang dirugikan.
Oleh sebab itu, Alex menilai Pemkot harus bertanggung jawab, dengan memaksimalkan fungsi dan tugas OPD terkait dalam penanganan banjir dan permasalahan pembangunan di kota Palembang ini.
Penataan dan pemeliharaan sumber daya untuk mengatasi banjir, harus segera dilakukan agar permasalahan ini tidak terjadi secara berulang.
"Fungsi drainase yang tidak maksimal misalnya. Perlu dilakukan perbaikan di titik-titik tertentu (rawan banjir) agar airnya tidak meluap ke rumah warga," jelas Alex.
Fungsi yang tidak maksimal ini, nyatanya diperparah dengan penumpukan sampah, yang dijadikan alasan oleh Pemkot Palembang sebagai hambatan dalam penanganan banjir.
Sementara, Anggota DPRD Palembang dari Fraksi NasDem Persatuan Pembangunan, Paedol Barokat menyampaikan, bahwa permasalahan banjir ini harus diatasi secara cerdas.
Mulai dari memperbanyak titik atau tempat pembuangan sampah, hingga edukasi ke masyarakat di tingkatan terbawah.
"Pemkot ini, kan punya Camat, punya Lurah untuk menjangkau masyarakat. (Banjir) ini tanggung jawab semua, jadi semua sumber daya harus digerakkan," tegasnya.
Mengerucut pada poin penanganan permasalahan ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang, M Hibbani menilai pejabat Pemkot Palembang harus memiliki inovasi..
Kepemimpinan Palembang Dinilai Lemah
Mantan Ketua DPRD Sumsel, Drs Elianuddin HB, turut mengamati pembangunan yang terjadi di kota Palembang saat ini. Seiring kemajuan yang pesat, permasalahan perkotaan, menurutnya juga meningkat. Hanya saja Pejabat Pemkot Palembang dinilai memiliki kepemimpinan yang lemah.
"Masalah kota Palembang ini semakin banyak. Dari berbagai bidang. Sosial, masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan saat ini tidak ada keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ditinjdaklanjuti secara maksimal," ujarnya.
Sampai saat ini, ia mengamati pembangunan yang menonjol di kota Palembang hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga sebagai solusi, politisi Partai Nasdem ini berharap muncul pemimpin baru yang lebih visioner untuk kota Palembang.
Elianuddin yang menjabat Ketua DPRD Sumsel periode 1999-2004 itu melanjutkan, sebagai kota tertua di Indonesia, Kota Palembang beberapa waktu ke belakang juga tertinggal dari daerah lain. Padahal ada berbagai potensi yang bisa dikembangkan dan digarap secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Terpisah, Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan menuturkan, perlu adanya sinkronisasi antar lini di Pemkot Palembang termasuk antara Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam upaya mengatasi permasalahan yang muncul saat ini.
"Perlu adanya keberanian dan intervensi dari Kepala Daerah. Itulah yang bisa menyelesaikan masalah dan memaksimalkan pembangunan di Palembang untuk peningkatan PAD," ungkapnya.
Pemkot Klaim Sudah Berupaya Atasi Banjir
Pada bagian terpisah, Pemkot Palembang mengaku sudah berupaya maksimal untuk mengatasi banjir. Menyikapi kejadian beberapa waktu lalu, Wali Kota Harnojoyo mengatakan jika pihaknya berencana menambah pompanisasi.
Hanya saja, penambahan pompa ini terkendala proses pembangunan yang sedang berlangsung. "Rencananya di Sungai Buah dan di Sungai Sekanak Lambidaro tapi sekarang disana masih dalam tahap restorasi," kata Harnojoyo.
Dia juga sempat menyebut banjir di kota Palembang disebabkan oleh debit air yang terlalu banyak, karena curah hujan yang tinggi saat ini melebihi kapasitas drainase (saluran pembuangan) yang dimiliki oleh kota Palembang.
"Tapi kami akan terus berupaya untuk meminimalisir genangan (banjir) ini. Walaupun ada banjir, tidak terlalu parah saat ini dan lebih cepat surut," klaim Harnojoyo.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas PUPR kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak. Berkaca pada kejadian hujan deras yang menyebabkan banjir besar di sejumlah wilayah pada Senin (13/9) lalu, menurutnya belum dikategorikan darurat.
Iapun membantah jika air lambat surut karena sistem pompanisasi bendung mengalami kerusakan. Justru menurutnya dari enam mesin yang ada, tiga mesin sengaja tidak difungsikan.
"Jadi bukan karena rusak (pompanisasi bendung). Kalau untuk hujan kemarin terbilang kondisinya belum darurat. Jadi yang dioperasikan cukup tiga pompa," ungkapnya kepada Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (14/9).
Ia kembali menegaskan mengenai kondisi pompa yang tidak rusak dengan memberikan penjelasan teknis. Dalam kondisi itu, menurutnya debit air yang terukur hanya sekitar 1,8 meter kubik. Oleh sebab itu, hanya tiga unit pompa yang difungsikan.
"Lain halnya jika debit air mencapai 5 meter kubik per detik, maka semua akan kita fungsikan. Jadi, bukan rusak, karena kalau semuanya dihidupkan mubazir," ungkap Bastari.
Dari penelusuran Kantor Berita RMOLSumsel, pada tahun 2021 ini Pemkot Palembang telah menganggarkan pengadaan dengan nilai kontrak lebih dari Rp 18 Miliar terkait kolam retensi. Mulai dari pembuatan Detail Engineering Design (DED), yakni : (1) DED Kolam Retensi Simpang Bandara senilai Rp 119,3 juta; (2) DED Pembangunan Kolam Retensi Talang Aman senilai Rp119,3 Juta; dan (3) DED Pembangunan Taman Kolam Retensi Sangkuriang Lebak Murni senilai Rp 119,3 Juta.
Sementara untuk normalisasi, Pemkot Palembang telah menyelesaikan tender untuk : (1) Normalisasi Kolam Retensi Talang Aman senilai Rp 2 Miliar; (2) Pengerukan Sedimen Kolam Retensi Ario Kemuning (Sukabangun) senilai Rp 1,5 Miliar; (3) Normalisasi Kolam Retensi Ksatria dan Griya Buana Indah II senilai Rp 2 Miliar; (4) Normalisasi Kolam Retensi Seduduk Putih senilai Rp 2 Miliar; (5) Pengerukan Sedimen Kolam Retensi Kiwal Simpang Patal senilai Rp 2,5 Miliar; (6) Normalisasi Sungai Kolam Retensi Polresta senilai Rp999,9 juta; dan (7) Normalisasi Inlet Kolam Retensi Talang Kelapa senilai Rp 2 Miliar.
Sedangkan tender yang berada dalam tahap penandatanganan kontrak, yakni : (1) Normalisasi Kolam Retensi Talang Kelapa Kec Alang Alang Lebar senilai Rp 2 Miliar dan (1) Normalisasi Outlet Kolam Retensi Siti Khodijah senilai Rp999,5 juta. Sedangkan tender yang berada dalam tahap penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yaitu Normalisasi Kolam Retensi Simpang Polda Rp1,5 Miliar.
Salah satu yang mulai dikerjakan adalah Normalisasi Kolam Retensi Talang Aman, yang berada persis di samping Kantor Lurah Talang Aman Kecamatan Kemuning. Tender ini dimenangkan oleh CV. Panca Rega Pratama yang beralamat di Jl Macan Kumbang, Kelurahan Demang Lebar Daun. Dari pengamatan tim Kantor Berita RMOLSumsel, di lokasi ini, terlihat satu unit excavator beroperasi sejak beberapa waktu terakhir.
Sayangnya, warga mengeluhkan cara kerja operator pengerukan yang dinilai belum maksimal. Saat dioperasikan di salah satu sisi kolam retensi, excavator itu terlihat melakukan pendalaman pada bagian tertentu, memindahkan material lumpur dan sedimentasi di lokasi yang sama, di dalam kolam retensi tersebut. Bukannya membuang material keluar untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir.
Hal ini dikhawatirkan tidak akan memberi efek signifikan sebagai upaya mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan Jl Basuki Rahmat, Jl Sosial, Jl Angkatan 66 dan kawasan sekitarnya saat hujan turun dengan deras. Sementara pada sisi kolam retensi yang lain, material dan sedimen hasil pengerukan diletakkan di lapangan voli, tempat warga beraktivitas.
"Kami kurang tahu, kalau itu (teknis pengerukan) ke Dinas," ungkap Camat Kemuning, M Irman kepada RMOLSumsel, Jumat (24/9) lalu. Hanya saja, dia tak memungkiri jika saat ini terjadi banjir atau genangan air pada hampir semua wilayah di Kecamatan Kemuning saat turun hujan dengan intensitas deras yang menyebabkan debit air tinggi. Sehingga perlu dilakukan pengerukan di kolam retensi tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Irman juga mengaku selalu mengingatkan warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan yang menjadi salah satu penyebab banjir di kota Palembang. 
- Wali Kota Ratu Dewa Sambut Baik Tawaran Investasi China untuk Smart City dan Penanggulangan Banjir Palembang
- Saluran Air Tertutup Ruko Diduga Jadi Penyebab Banjir di Jalan SMB Palembang
- Hujan Deras Picu Banjir di Palembang, Warga Sukodadi Kesal Janji Pemkot yang Tak Kunjung Terpenuhi
