Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) merespons wacana peniadaan sidang isbat untuk efisiensi anggaran.
- Sultan Palembang dan Pj Gubernur Sumsel Bahas Upaya Menghidupkan Lembaga Adat dan Destinasi Wisata
- Palembang Bakal Terapkan Aplikasi PeduliLindungi Bagi Sekolah dan Kampus
- Masyarakat Dihimbau Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Baca Juga
Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin berpandangan bahwa umat Islam Indonesia terdiri dari banyak ormas yang memiliki lembaga-lembaga hisab dan rukyat yang berbeda-beda metode dan standar yang dipakainya.
"Maka dengan keberadaan forum sidang isbat di bawah Kementerian Agama sangat besar manfaatnya dalam meminimalisir dampak negatif dari adanya perbedaan awal Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha," kata Jeje dalam keterangannya, Minggu (10/3).
Jeje melanjutkan, meskipun penanggalan bulan hijriah setiap bulan sudah dapat diketahui dan ditetapkan melalui penghitungan hisab dan standar imkanurrukyat yang disepakati, akan tetapi untuk puasa Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha, forum sidang isbat tetap dibutuhkan sebagai proses konfirmasi dan penegasan terhadap kebenaran hasil penghitungan hisab.
"Sehingga memberi kekuatan dan kepastian hukum bagi seluruh kelompok masyarakat muslim Indonesia, baik yang mau mengikuti penetapan pemerintah ataupun yang mau mengikuti penetapan ormas yang diikutinya," kata Jeje.
Jeje menambahkan, Persis mendukung pemerintah untuk melanjutkan keberadaan forum Sidang Isbat sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun demikian, bentuk dan formatnya dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. 
- Sidang Isbat 1 Syawal 1446, Kemenag: Secara Teori, Hilal di Bawah Ufuk
- Sidang Isbat Digelar 29 Maret, Lebaran Berpotensi Bareng
- Hasil Sidang Isbat: Awal Ramadan Jatuh 1 Maret 2025
