Persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan, yaitu dari 12,32 persen di tahun 2021 menjadi 11,12 persen diakhir tahun 2022 atau berada dibawah rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Sumsel, yaitu 11,9 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim, Edi Subeno pada Rapat Pembahasan Indikator Makro Kemiskinan dan Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Muara Enim tahun 2023 di Ruang Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim, Senin (9/1) malam.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah, Riswandar, menjelaskan bahwa indikator kemiskinan pendataan BPS tersebut didasarkan pada konsep penghitungan kebutuhan dasar penduduk untuk memenuhi makanan dan komoditi non-makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Pj Sekda menyampaikan penurunan tersebut menunjukkan bahwa program yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam visi maupun misi yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah berjalan pada arah yang benar.
"Saya tekankan agar tidak berpuas diri karena pengentasan kemiskinan harus terus dicapai seminimal mungkin atau setidaknya dibawah 1 digit, yaitu dibawah 10 persen pada 2024 sesuai target yang ditargetkan Gubernur Sumsel," tegasnya.
Dijelaskan pada rilis data terbaru ini, maka peringkat persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim pun menurun menjadi peringkat 12 dari 17 kabupaten/kota di Sumsel.
Sementara itu ditempat terpisah, Pj. Bupati Muara Enim, Kurniawan, mengatakan bahwa tren positif ini juga ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim yang saat ini mencapai 5,75 persen atau tertinggi di Sumsel.
Dirinya berharap seluruh program pembangunan dapat menyentuh seluruh aspek dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Apalagi menurutnya dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, maka terus didorong untuk selalu produktif sehingga tidak hanya meningkatkan perekonomian, melainkan juga menurunkan risiko rawan pangan yang juga menekan kasus balita stunting. 
- Belum Bertugas, 10 CPNS Kabupaten Muara Enim Pilih Mengundurkan Diri
- Desakan Warga Dikabulkan, Izin Dispensasi Angkutan Batubara PT DBU Tak Diperpanjang
- Operasional PT ASL Dihentikan Sementara, Diduga Penyebab Pencemaran Sungai Lubai yang Tewaskan Ribuan Ikan
