Perpanjangan PPKM Ditolak 21 Asosiasi Pengusaha, Wali Kota Palembang: Ini Instruksi Pusat

Wali Kota Palembang Harnojoyo (ist/rmolsumsel.id)
Wali Kota Palembang Harnojoyo (ist/rmolsumsel.id)

Sebanyak 21 asosiasi pengusaha di Sumsel melakukan penolakan terhadap perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai mematikan para pelaku usaha khususnya di Kota Palembang.


Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan kebijakan tersebut bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Sehingga, pihaknya tidak bisa memaksakan untuk tidak menerapkannya. “Ini instruksi pusat,” katanya, Selasa (10/8).

Ia mengharapkan asosiasi pengusaha dapat memaklumi kondisi yang terjadi di Kota Palembang. Jangan berhenti untuk berusaha. Karena, menurut Wali Kota Palembang, pihaknya tidak melarang para pelaku usaha untuk menjalankan usaha mereka, hanya saja harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Saat ini, dia mengaku sejumlah bantuan juga sudah dikucurkan. Namun, memang bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat seperti Kementrian Sosial (Kemensos) dan lain sebagainya. Sedangkan, dari APBD Pemkot sendiri belum ada yang dikucurkan. “Belum ada dari pemkot tapi kami akan upayakan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak 21 asosiasi pengusaha yang bergerak dibidang kuliner, dekorasi, developer dan pariwisata di Sumsel mendeklarasikan gerakan menolak perpanjangan PPKM level 4. Deklarasi dipimpin Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Herlan Asfiudin, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Sabtu (7/8).

Menurutnya, Agus Ekawani sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesi (APPBI), permasalahan ekonomi di masa pandemi ini belum ada jalan keluarnya, dengan adanya PPKM ini justru mematikan para pengusaha. Karena, para pengusaha tentunya harus memikirkan karyawan mereka.

“Pemerintah harus lebih berani dalam membuat regulasi yang memikirkan para pelaku usaha. Apalagi selama ini para pelaku usaha telah ikut dalam menjaga menerapkan Prokes,” tutupnya.