Politik dinasti yang terjadi di Indonesia sulit untuk ditentang jika hanya melalui pendekatan hukum semata.
- Perludem Khawatir Ada Duplikasi Kecurangan pada Pilkada 2024
- Perludem Ungkap Aturan Kampanye yang Dilanggar Presiden Jokowi
- Perludem Soroti Bahaya Disinformasi Sejak Pemilu 2014, KPU dan Bawaslu Patut Waspada
Baca Juga
Hal itu disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz kepada wartawan, Minggu (26/11).
"Saya kira memang agak sulit melarang politik dinasti melalui pendekatan hukum ," ujar Kahfi
Menurutnya, untuk memberantas politik dinasti bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran etika dalam berpolitik, terutama pada para pejabat negara.
"Tentu yang paling penting hari ini adalah kesadaran etik para pejabat negara untuk menahan keluarganya maju dalam politik," kata Kahfi.
Sebab, menurut Kahfi, jika kerabat dan keluarga para pejabat aktif maju dalam pertarungan pemilu, dikhawatirkan ada tindakan favoritisme yang dilakukan demi pemenangan keluarganya.
"Ini juga potensial terlihat gamblang menjelang masa kampanye ketika putra presiden menjadi cawapres," demikian Kahfi. 
- Perludem Khawatir Ada Duplikasi Kecurangan pada Pilkada 2024
- Politik Kekerabatan di Pilkada Serentak Sumsel, Urusan Rakyat Selesai di Meja Makan!
- Pakar Hukum Tata Negara: Politik Dinasti dan Politik Aji Mumpung Semakin Brutal
