Aktor politik atau kandidat calon Kepala Daerah memiliki peran penting dalam membuat jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak berjalan aman, damai dan kondusif.
- Hasil Rekapitulasi Pilgub Sumsel di 17 Wilayah, HDCU Unggul di 15 Daerah, ERA Kuasai Palembang, Matahati Dominasi Ogan Ilir
- TNI dan Polri Bersinergi, Korem 044/Gapo Siap Amankan Pilkada Serentak 2024 di Sumsel
- KPUD Pagar Alam Lantik 1.736 Anggota KPPS untuk Pemilukada Serentak 2024
Baca Juga
Hal itu diungkapkan Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk "Harkamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024, Harmoni Demokrasi di Tanah Sriwijaya: Pesta Tanpa Goresan Luka," yang diselenggarakan oleh RMOL Sumsel Research & Development melalui Relung Forum di Kawan Ngopi Cafe, Jumat (18/10) malam.
Menurutnya, ada tiga penyebab utama terjadinya konflik dalam gelaran Pilkada di suatu daerah yakni penyelenggara, partai politik serta aktor politik itu sendiri. Penyelenggara tentu berkaitan dengan netralitas serta profesionalitas dalam memberikan rasa adil bagi seluruh peserta maupun masyarakat. Sementara partai politik kaitanya dengan proses pencalonan.
"Nah, yang punya pengaruh besar ini aktor politik atau calon kepala daerah itu sendiri. Sebab, dia akan mempengaruhi massa pendukungnya," kata Bagindo.
Bagindo mengatakan, kondisi masyarakat saat ini sudah cukup pintar dalam mencerna isu yang terjadi. Sehingga mereka tidak akan mudah terpengaruh. Hanya saja, mereka yang bergesekan biasanya ada pengaruh dari aktor politik tersebut.
Konflik tersebut, lanjut Bagindo, disebabkan adanya ketimpangan sosial yang terlalu besar antara pihak-pihak yang terkait dalam Pilkada. Ketimpangan tersebut memicu adanya pihak yang memanas-manasi, sehingga menimbulkan perseteruan yang mengatasnamakan politik.
"Terjadi social gap yang terlalu besar, yang kaya, kaya sekali. Miskin, miskin sekali, itu yang berbahaya," lanjutnya.
Bagindo justru menolak anggapan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara damai. Menurutnya, Pilkada bukan acara keagamaan yang harus berjalan damai. Dia menginginkan Pilkada kali ini berjalan ramai dan terkendali. Artinya, masyarakat bisa bersuka cita mengikuti Pesta Demokrasi dengan diawasi pihak-pihak keamanan yang terkait.
"Pilkada ini seharusnya bukan damai, tapi ramai. Ramai tapi terkendali, jadi menarik. Namanya saja Pesta Demokrasi, ya harus ramai lah," tukas Bagindo.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Andi Rian Ryacudu Djajadi mengatakan, ada 9 potensi konflik sosial yang menghantui jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kami sudah melakukan pemetaan, khususnya Polda Sumsel, mengenai indeks potensi kerawanan Pilkada 2024," kata Rian.
9 potensi konflik sosial tersebut di antaranya pemungutan suara ulang, intervensi ASN, kerawanan daerah, dan gugatan MK. Kemudian, potensi konflik sosial lainnya antara lain korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), unjuk rasa anarkis, penganiayaan terhadap tim sukses, isu netralitas, serta kampanye hitam atau black campaign.
Pada tahun 2024 ini, Rian menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Polri, provinsi Sumsel berada di urutan 8 sebagai provinsi paling rawan saat Pemilu dengan tingkat kerawanan sedang. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh komponen untuk berkolaborasi mengawasi Pilkada.
"Dalam melakukan pengawasan ini, Polri tidak bisa sendiri. Polri berkolaborasi dengan segala komponen yang ada, seperti Bawaslu dan juga masyarakat," tutur dia.
Meski begitu, Rian menilai, indeks potensi kerawanan yang dipetakan Polda Sumsel tidak sepenuhnya menjadi ancaman. Dia menambahkan, indeks potensi kerawanan adalah sebuah parameter yang dijadikan sebagai alat untuk mengawasi jalannya Pilkada, sehingga meminimalisasi konflik-konflik yang kemungkinan bisa terjadi.
"Indeks potensi kerawanan ini jangan dijadikan kekhawatiran. Tetapi dari kami Polri, indeks ini dijadikan sebagai alat atau tools untuk mengawasi Pilkada," jelasnya. 
- Fenomena Mutasi ASN Sumsel: Nasib Pegawai yang Berseberangan dengan Kepala Daerah Baru
- MK Mulai Sidang Gugatan Pilkada Sumsel 2024, Pagar Alam dan Palembang Jadi Fokus Awal
- PKS Klaim Kemenangan di 10 Pilkada Serentak Sumsel
