Permasalahan banjir masih menghantui masyarakat Kota Palembang, bahkan setiap musim hujan terjadi hampir sebagian ibu kota Provinsi Sumsel tersebut tergenang air, terutama di jalan-jalan protokol dan pemukiman.
- Banjir Rendam Jalintim Muba, DPRD Sumsel Desak Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan
- Akibat Banjir, Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Muratara Melonjak Jadi Rp50 Ribu
- Dua Kecamatan di OKI Dilanda Banjir, Ratusan Hektare Sawah Terancam Puso
Baca Juga
Hal itu, membuat anggota Komisi I DPRD Sumsel, Budiarto Marsul angkat bicara, dirinya mengatakan untuk mengatasi permasalahan banjir harus dilakukan semua pihak, mulai dari Pemkot Palembang, Pemprov Sumsel, Pemerintah Pusat, hingga tokoh masyarakat.
"Semuanya harus duduk bersama, mengajak masyarakat yang ada di lokasi dan tahu situasi lokasi banjir untuk bersama mencari cara penyelesaian permasalahan. Untuk persiapan teknisnya orang-orang PU yang harus maksimal," ujar Budiarto, Minggu (12/12).
Politisi Partai Gerindra ini, menegaskan, permasalahan banjir di Kota Palembang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan. Hal itu dikarenakan Kota Palembang berada di dataran yang rendah.
“Karena itu dibutuhkan anggaran yang besar, kerja yang serius tapi saya lihat Walikota Harnojoyo, Gubernur kita terus berusaha memprioritaskan penyelesaian banjir. Karena (Kota Palembang) ini garda terdepan Sumatera Selatan, oleh karena itu wajar mereka ingin mempercantik untuk menjadikan Palembang ini kota yang bersih, banjirnya bisa terkendali,” katanya.
Mengenai tidak maksimalnya penanganan banjir di Palembang, Budiarto melihat dalam dua tahun ini memang anggaran terbatas dimana sebagian besar anggaran dicurahkan untuk penanganan Covid-19.
“Sehingga ini harus kita pahami, mungkin masyarakat tidak terlalu paham, makanya reses ini untuk memberitahukan hal itu kepada masyarakat, tapi kita tetap memberikan pemahaman bahwa pemerintah kota dan provinsi itu serius betul untuk mengatasi banjir ini ,” kata anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel II Kota Palembang.
Apalagi dia melihat tenaga-tenaga yang paham soal banjir di Palembang sudah ada seperti yang berada di PU baik kota, provinsi dan pusat. "Tinggal anggaran masih terbatas, itu jadi persoalannya," tandas dia.
- Banjir Rendam Jalintim Muba, DPRD Sumsel Desak Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan
- Akibat Banjir, Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Muratara Melonjak Jadi Rp50 Ribu
- Dua Kecamatan di OKI Dilanda Banjir, Ratusan Hektare Sawah Terancam Puso
