Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendapat perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pasalnya, realisasi belanja di provinsi tersebut terbilang masih rendah.
- Mendagri Siapkan SE Pemda Pakai Anggaran Tak Terduga Bentuk Kopdes Merah Putih
- Tanggapan Pedas Mendagri Tito: Retret untuk Kepala Daerah Bukan untuk Kepentingan Partai
- Kepala Daerah Batal Dilantik 6 Februari, Ini Alasannya
Baca Juga
Tak hanya Sumsel, ada beberapa provinsi lainnya seperti Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya yang serapan belanja lainnya masih rendah.
Mendagri secara khusus mewanti-wanti agar Pemda mempercepat realisasi belanja APBD. Sebab, belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga diharapkan juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” kata Mendagri dalam keterangan resminya yang diterima, Selasa (23/11).
Tito menuturkan, percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir 2021. Guna mencapai target itu, kata Mendagri, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah melalui realisasi belanja APBD.
Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.
“Kami akan turunkan tim untuk memantau percepatan belanja daerah ini,” terangnya.
Dia pun mengapresiasi beberapa provinsi yang memiliki persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi. Seperti Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, dan beberapa provinsi lainnya.
“Di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar, terima kasih banyak, pendapatannya 88,97 persen, mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu," kata Mendagri.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumsel, realisasi belanja Pemprov Sumsel hingga 30 September 2021 baru mencapai 50,23 persen. Sementara di periode yang sama ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Diantaranya, Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen. 
- Anggota DPRD Sumsel Desak Gubernur Alokasikan Lagi Bantuan Stek Kopi untuk Petani
- Gubernur Herman Deru Minta Pembangunan Stasiun Pengendali Banjir di Sungai Buah Dipercepat
- Bupati Ogan Ilir Ajukan Bangubsus Rp55,5 Miliar, Gubernur Sumsel Soroti Infrastruktur Rawa
