Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Dinas Kesehatan setempat meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten OKU.
- Indikasi Kecurangan Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan di OKU Terkuak, 49 Honorer R3 Tuntut Keadilan
- THR Bupati, Wabup, ASN, dan DPRD OKU Timur Cair, Ini Rinciannya
- KPK Bakal Panggil Bos Perusahaan Asal Lamteng Terkait OTT di OKU
Baca Juga
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU, Dedy Wijaya, dalam laporannya menyatakan bahwa program JKN-KIS diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten OKU secara signifikan.
"Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda OKU, program ini sudah mulai aktif sejak 1 Mei 2024," ujar Dedy.
Dedy menjelaskan bahwa program JKN membuka akses layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh penduduk Kabupaten OKU melalui perlindungan jaminan kesehatan semesta.
Program ini memberikan perlindungan bagi masyarakat OKU saat mengalami musibah sakit, serta memudahkan masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN untuk segera mendapatkan jaminan layanan kesehatan ketika sakit.
"Program ini juga meningkatkan daya beli masyarakat karena pengeluaran untuk iuran jaminan kesehatan telah dibayarkan oleh Pemda OKU. Cukup tunjukkan KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan," tambahnya.
Pj Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah, menyampaikan bahwa JKN dan KIS harus segera direalisasikan agar jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
"Launching UHC merupakan langkah konkret mendukung program JKN-KIS dan sejalan dengan visi misi mewujudkan masyarakat OKU yang sehat, cerdas, dan sejahtera," ungkap Teddy.
Teddy menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud keseriusan Pemkab OKU untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten OKU.
"Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita berikan pelayanan kesehatan yang baik dengan segala keikhlasan untuk masyarakat," pungkasnya. 
- KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Pemkab Lamteng di Kasus Suap Proyek di OKU
- Warga OKU Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung KPK, Minta Kasus OTT Dinas PUPR Diusut Hingga Tuntas
- Indikasi Kecurangan Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan di OKU Terkuak, 49 Honorer R3 Tuntut Keadilan
