Minimnya pegawai terkadang dimanfaatkan untuk mengisinya dengan pekerja honorer. Perekrutan pekerja honorer ini menjadi sorotan Pj Bupati Muba, Apriyadi.
- Apriyadi Ajak Masyarakat Semarakan MTQ Sumsel di Sekayu
- Miliki Segudang Prestasi, Apriyadi Diprediski Maju dalam Kontestasi Pilkada Muba 2024
- Pemkab Muba Kembali Buka Program Kuliah Gratis, Ini Syaratnya!
Baca Juga
"Saya tegaskan tidak ada pengisian slot honorer di sekolah ataupun di puskesmas," kata Apriyadi, Sabtu (17/6).
Dia mengaku, minimnya pegawai jangan dijadikan alasan untuk menggantinya dengan posisi honorer. Pasalnya, saat ini sudah ada perekrutan PPPK.
Dari informasi yang diterimanya, sejauh ini ada beberapa sekolah dan puskesmas yang kembali merekrut honorer sebagai pengganti PPPK.
"Ini jelas tidak diperbolehkan," tegasnya.
Jika memang masih ada pihak yang membandel dan tidak menaati kebijakan. Maka, pihaknya tidak akan menganggarkan gaji kepada honorer baru tersebut.
"Kalau ada yang bertindak demikian, biaya penggajian honorer tersebut tidak dianggarkan," ucapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Muba Musni Wijaya menambahkan, Pemkab Muba sengaja menutup keran penerimaan honorer pengganti posisi honorer yang lulus PPPK.
Hal ini agar belanja anggaran penggajian honorer berkurang dan bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
"Ini harus dipatuhi dan ditaati bersama," pungkasnya. 
- Mendagri Siapkan SE Pemda Pakai Anggaran Tak Terduga Bentuk Kopdes Merah Putih
- Tanggapan Pedas Mendagri Tito: Retret untuk Kepala Daerah Bukan untuk Kepentingan Partai
- Siang Ini, Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
