Pemerintah harus terbuka melaporkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
- Rakyat Kena Prank Jokowi, Ratusan Investor Masuk IKN Tipu-tipu
- Setop Anggaran IKN, Prabowo Tunjukkan Taji ke Jokowi
- Buntut Pengakuan Aguan, Prabowo Didorong Evaluasi PSN Era Jokowi
Baca Juga
Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mengatakan, masyarakat sedang hangat membicarakan pembangunan IKN. Tetapi Pemerintah jarang melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.
"Masyarakat wajib tahu seperti apa perkembangannya. Karena kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja enggak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Politikus PAN itu menegaskan, informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN harus jelas diberikan kepada Pemerintah. Sebab, masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar yang telah dikeluarkan oleh masyarakat.
Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.
“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga apa yang dianggarkan oleh Kementerian ada satu kepastian, tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka," tegasnya. 
- Rakyat Kena Prank Jokowi, Ratusan Investor Masuk IKN Tipu-tipu
- Setop Anggaran IKN, Prabowo Tunjukkan Taji ke Jokowi
- Buntut Pengakuan Aguan, Prabowo Didorong Evaluasi PSN Era Jokowi
