Pejabat KLHK Diminta Berani Tindak Perusakan Hutan, Sudin: kalau Lalai, Penjarakan!

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. (DPR RI/rmolsumsel.id)
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. (DPR RI/rmolsumsel.id)

Penanganan atas penindakan aktivitas perusakan hutan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum signifikan.  


Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta agar seluruh pejabat KLHK berani menindak segala pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut berarti terhadap laporan masalah yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia.

“Saya berharap segera benahi diri. Kalau (masih ada) pejabat lalai atau belagak bego atau belagak diam. Kalau perlu, jika dibiarkan, pejabatnya harus masuk penjara jika melakukan mendiamkan atau membiarkan (perusakan hutan),” tegas Sudin saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Politisi PDI-Perjuangan itu meminta KLHK membenahi pendataan kawasan hutan Indonesia. Sebab jika hanya mengandalkan data citra satelit, data perkembangan kawasan hutan Indonesia tidak akan bisa komprehensif dan valid untuk pengambilan keputusan.

“KLHK tidak punya data valid. Hanya punya citra satelit. Nyatanya, hutan kita rusak parah. Jadi setop retorika,” ujarnya.

Menteri LHK, Siti Nurbaya memaparkan KLHK telah berupaya meminimalisir kerusakan hutan di Indonesia. Di antaranya melakukan pendekatan masyarakat sekitar kawasan hutan, melaksanakan operasi intelijen guna memperoleh data kerawanan, serta melakukan operasi pengamanan dan yustisi terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Selain itu, KLHK juga berusaha menegakkan hukum yang didasarkan pada Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM/5/2021. Di mana, penindakan yang telah dilakukan terdiri dari 676 operasi pengamanan dan pemulihan kawasan hutan, 160 kasus perambahan kawasan hutan sudah masuk P21, dan 8 perusahaan yang dikenakan sanksi denda administrasi.