Usulan PDIP agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.
- PKS Klaim Kemenangan di 10 Pilkada Serentak Sumsel
- Sesalkan Sikap KPK di Kasus Sahbirin Noor, DPR: Katanya Berani Jujur Hebat?
- Soal Cetak 3 Juta Lahan Baru, Legislator PKS Usul Petani Milineal Digaji Minimal Rp5 Juta
Baca Juga
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa sikap PKS terkait UU IKN sudah jelas menolak. Namun, soal nama Ahok yang diusulkan PDIP ke Presiden Jokowi agar Ahok jadi Kepala Badan Otorita IKN asalkan tidak menimbulkan kegaduhan.
"PKS menolak undang-undangnya itu. Memang di UU, diajukan dan ditunjuk oleh Presiden, jadi monggo saja Presiden tunjuk yang punya dua hal, kapasitas dan integritas," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (28/1).
Menurutnya, siapapun nama yang ditunjuk Jokowi untuk kepala badan otorita IKN, diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Sebab, itu justru bisa memberikan kredit poin bagi presiden.
"Pesan kami dua hal, cari yang punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik," pungkasnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1). 
- PSU Empat Lawang Digelar 19 April, PDIP Sumsel Gencar Konsolidasi
- Penyidik Cuti, Febri Diansyah Batal Diperiksa KPK
- PDIP Sumsel Pecat Ferlan Juliansyah Usai Terjaring OTT KPK di OKU
