Beberapa hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat dan kontraktor di Dinas PUPR Kabupaten OKU, suasana pemerintahan terpantau mulai berjalan normal.
- KPK Geledah Kantor DPRD OKU, Sita Dokumen APBD 2025
- Usai Geledah Dinas PUPR, Beredar Video KPK Datangi Rumah Dinas Bupati OKU Pasca OTT
- Muhammad David Mengisi Kekosongan Kepemimpinan DPC Hanura OKU Pasca OTT KPK
Baca Juga
Seperti adanya kegiatan pengambilan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) satu anggota DPRD OKU, hingga Bupati terpilih Teddy Meilwansyah yang menghadiri acara pemerintahan.
Namun, pejabat di Kabupaten OKU kembali dibuat panas dingin dengan kemunculan tim KPK di Dinas PUPR yang kembali melakukan penggeledahan dan membawa tiga pegawai PUPR tersebut, yakni Firus Manton SP selaku bendahara, Darojatun yang menjabat sebagai sekretaris, serta Fajarudin ST kabid PUPR, Rabu (19/3/2025), sekitar pukul 11.45 WIB.
Setelah meninggalkan kantor PUPR OkU, selang beberapa saat kemudian, tim KPK kembali membawa ketiga pejabat tersebut memasuki dinas pekerjaan umum. Setelah selesai melakukan penggeledahan dan membawa berbagai berkas sebagai barang bukti, KPK meninggalkan PUPR tanpa membawa ketiga pejabat tersebut.
Sementara, petugas KPK tak satu pun ada yang memberikan keterangan kepada awak media dan satu persatu memasuki mobil yang berjumlah enam unit, lalu meninggalkan halaman kantor PUPR.
Ketika ditanyai berapa banyak berkas yang disita, dan apakah ada kemungkinan keterlibatan orang nomor satu di OKU, hanya diam sambil membawa koper berisi berkas ke dalam mobil.
Untuk diketahui penggeledahan ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD setempat.
Pengungkapan kasus dugaan suap ini terus bergulir setelah KPK sebelumnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam skandal proyek Dinas PUPR OKU tahun anggaran 2024-2025.
Dugaan keterlibatan Bupati OKU Teddy Meilwansyah pun semakin menguat setelah KPK membeberkan alur kasus tersebut dalam konferensi pers beberapa hari lalu.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa dalam konstruksi perkara yang diusut, proyek di Dinas PUPR OKU senilai Rp96 miliar diduga menjadi lahan bancakan dengan skema suap yang melibatkan pejabat dinas, anggota DPRD, hingga pihak swasta.
Bahkan, disebutkan bahwa ada komitmen fee sebesar 20% dari total nilai proyek untuk pihak legislatif.
Sementara itu, hingga saat ini, Bupati OKU Teddy Meilwansyah masih menjadi sorotan publik. Ia sempat disebut sebagai target dalam giat OTT KPK sebelumnya, namun belum ada perkembangan terbaru.
Tim penyidik KPK masih terus mendalami peran berbagai pihak dalam kasus ini. Dengan adanya penggeledahan terbaru dan pemeriksaan terhadap tiga pejabat PUPR OKU, besar kemungkinan akan ada perkembangan baru dalam perkara yang mengguncang pemerintahan daerah ini.
KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan penetapan tersangka baru dari hasil penggeledahan hari ini. Namun, publik menanti apakah ada pejabat lain, termasuk Bupati Teddy Meilwansyah, yang akan ikut terseret dalam pusaran kasus ini. 
- KPK Geledah Kantor DPRD OKU, Sita Dokumen APBD 2025
- Usai Geledah Dinas PUPR, Beredar Video KPK Datangi Rumah Dinas Bupati OKU Pasca OTT
- Muhammad David Mengisi Kekosongan Kepemimpinan DPC Hanura OKU Pasca OTT KPK
