Majelis Nasional (MN) Kahmi mendesak pemerintah membatalkan Program Kartu Prakerja dengan biaya Rp20 triliun, yang sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk pelatihan online.
- Jelang Pemilu 2024, Waspada Ancaman Politik Identitas dan Resesi Global
- Demokrat Kecewa Duet Anies-Cak Imin, PKS Tegak Lurus bersama Anies
- DKPP Jatuhkan Sanksi Berat, Ketua KPU OKU Resmi Dicopot
Baca Juga
"MN Kahmi menilai, penggunaan APBN yang sangat besar untuk pelatihan berbasis online sangat tidak relevan dan tidak memiliki urgensi, di saat segenap elemen bangsa sedang memberi atensi dan fokus mencegah seberan wabah pandemik virus corona (Covid-19) dan dampaknya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat," kata Sekjen MN Kahmi Manimbang Kaharyadi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Manimbang mengataka, MN Kahmi meminta dana yang sangat besar tersebut dapat diarahkan untuk membantu ketersediaan alat kesehatan dan mendukung pengadaan pangan yg semakin dibutuhkan dalam beberapa waktu kedepan. Ini lebih mendesak dan lebih dibutuhkan, daripada memaksakan pelatihan online saat ini.
MN Kahmi minta Program Kartu Pra Kerja dikaji ulang secara komprehensif, transparan, efisiensi dan tepat sasaran, serta diselenggarakan oleh lembaga /instansi yang kredibel, agar terhindar dari konflik of interest, menguntungkan pihak / kelompok tertentu, dan berpotensi merugikan keuangan negara.
"MN Kahmi meminta Pemerintah lebih empati terhadap kebutuhan mendesak di masyarakat akibat dampak pandemik covid 19, serta segara melakukan langkah nyata antisipasinya," katanya.
MN KAHMI, lanjut Manimbang, mendesak DPR RI untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar melakukan pengawasan maksimal, agar penggunaan APBN yang tidak efektif dan efisien dapat di cegah sedini mungkin.
Pihakny juga mengingatkan para pejabat publik, yang memiliki otoritas agar dalam setiap menetapkan kebijakan dan program, benar-benar memastikan urgensi dan signifikansinya bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat,
"MN Kahmi mengajak segenap komponen bangsa untuk menguatkan kebersamaan , mengerahkan segenap sumberdaya dan potensi yg dimiliki untuk membantu penanganan dan pencegahan covid 19 beserta dampaknya," katanya.
Ditambahkan, sikap MN Kahmi diambil setelah pihaknya mencermati rencana pemerintah, melaksanakan program Kartu Pra Kerja yang sebagianya melalui Pelatihan Pra kerja, dengan menggunakan dana yang sangat besar di tengah upaya yang sungguh -sungguh dari segenap elemen bangsa meyelamatan warga dari wabah Covid 19 dan dampaknya,
Pernyataan MN Kahmi ini juga disampaikan secara resmi melalui maklumat yag ditandatangani Koordinator MN Kahmi Dr Ir Herman Khoiron dan Sekjen Manimbang Kaharyadi.[ida]
- CERI Laporkan Dugaan Korupsi RKAB di Ditjen Minerba ke KPK
- Terancam Terdepak dari Parlemen, Ini Sikap DPW PAN Sumsel
- “Pendekatan KPU Itu Memfasilitasi Supaya Orang Bisa Terjaga Hak Pilihnya, dan Jangan Mempersulit”
