Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar membuat situasi politik jelang Pilkada Serentak menjadi memanas. Spekulasi mengenai adanya perubahan rekomendasi dukungan partai terhadap calon kepala daerah (Cakada) kini mencuat.
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pemerintah Didesak Terbuka Soal Progres Proyek IKN
- PDI Perjuangan Pastikan Kembali Usung Askolani di Pilkada Banyuasin
Baca Juga
Banyak yang berasumsi, rekomendasi yang sudah ditandatangani Airlangga bakal dianulir oleh pimpinan baru yang akan terpilih.
Pengamat Politik Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar mengatakan, perubahan pucuk pimpinan partai Golkar dalam Munaslub yang rencananya bakal digelar 20-21 Agustus mendatang tidak akan memberi pengaruh besar terhadap keputusan Partai Golkar di Pilkada Serentak.
"Tidak ada pengaruh terhadap keputusan politik. Ini (Golkar) partai besar. Partai yang sudah lama berdiri dan matang secara organisasi. Pastinya, keputusan yang sudah dikeluarkan mereka tidak akan ada perubahan karena sudah melalui mekanisme," kata Bagindo saat dihubungi Kantor Berita RMOL Sumsel.
Dia mengatakan, perubahan terhadap keputusan rekomendasi biasanya baru akan terjadi apabila terjadi tsunami politik ataupun potensi kemenangan yang minim. "Bisa jadi calon yang didukung tersandung masalah hukum hingga membuatnya gagal nyalon ataupun tiba-tiba meninggal dunia. Mau tidak mau harus diubah keputusannya. Atau juga berdasarkan evaluasi, peluang kemenangannya minim. Bisa saja itu jadi dasar merubah keputusan," ungkapnya.
Namun, jika perubahan keputusan itu hanya berdasarkan perubahan Ketua Umum, menurut Bagindo, hal itu tidak akan terjadi. Sebab, sebelum memberikan rekomendasi, pengurus Partai Golkar telah melalui berbagai mekanisme penjaringan.
"Jadi itu sudah jadi keputusan organisasi. Bukan keputusan Ketua Umum semata," ucapnya.
Lagipula, kata Bagindo, rentang waktu antara Munaslub dengan pembukaan pendaftaran cukup pendek. Sehingga, cukup sulit bagi pengurus untuk melakukan perubahan. "Saya kira apa yang sudah diputuskan tidak akan dianulir. Tinggal daerah-daerah yang belum keluar namanya ini saja yang saya kira harus melakukan pendekatan ulang. Seperti Palembang, itu kan belum keluar siapa nama yang didukung," bebernya.
Senada diungkapkan Pengamat Politik, Ade Indra Chaniago. Akademisi Stisipol Candradimuka Palembang ini menuturkan, rekomendasi dukungan dari Partai Golkar di Pilkada Serentak tidak akan berubah signifikan. Sebab, kata dia, hal itu menyangkut proses penjaringan di dalam organisasi.
"Tidak serta merta langsung berubah. Sebab, ini keputusan organisasi. Pertaruhannya nama besar organisasi," terangnya.
Ade juga menuturkan, perubahan keputusan Partai Golkar juga nantinya bisa berpengaruh terhadap loyalitas anggota. "Mereka yang dipilih sebagai Calon Kepala Daerah itu kan juga ada yang dari kalangan internal. Kalau tiba-tiba ada perubahan, maka hal itu bisa menimbulkan konflik di kalangan internak," tandasnya. 
- Cerita Anak Buruh di Banyuasin Dapat Beasiswa Kuliah Kedokteran Unsri dari Partai Golkar
- Dinilai Fokus dan Konsisten, Airlangga Patut Diperhitungkan
